JATIMTIMES - Minimnya tindakan dan pengawasan Satuan Tugas (Satgas) program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lamongan, menjadi salah satu faktor terjadinya permasalahan.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan, Husen, yang juga menyampaikan bahwa kelayakan menu dan porsi menjadi keluhan guru, siswa/ wali siswa di berbagai sekolah di Lamongan. Selain itu, terdapat beberapa dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai belum memenuhi Standart Operasional Prosedur (SOP).
Baca Juga : Jelang Audit BGN, Seluruh SPPG di Kota Malang Hentikan Operasional Sementara
"Satgas MBG Lamongan, apa berani menindak tegas SPPG yang tidak patuh terhadap SOP dengan menutup izin operasionalnya?," ujar anggota dewan yang juga sebagai ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Lamongan itu, Sabtu (20/6/2026).
Misal, masih menurut Husen, perihal menu yang disajikan tidak memenuhi standar gizi dan jenis masakanya, ini bisa dilihat dari penerima yakni siswa. Kalau dimakan habis berarti siswa suka dan cocok, tapi kalau banyak sisa makanan berarti siswa tidak suka. Ini indikator paling gampang, MBG itu efektif apa tidaknya," lanjutnya.
Husen menegaskan bahwa Satgas MBG mempunyai kewenangan untuk mengawasi dan mengevaluasi SPPG, serta merekomendasikan ke Badan Gizi Nasional (BGN). "Ratusan SPPG di Lamongan, mestinya sangat mudah untuk membandingkannya, mana yang serius mengelola dan mana yang hanya cari untung. Kalau SPPG masih nakal dan condong cari untung semata, maka Satgas bertindak dengan mensuspen (menghentikan sementara) tanpa nunggu viral dulu dan harus tegas. Buat anak Bangsa kok main-main!," ujarnya.
Lebih jauh, ia menuturkan bahwa mencuatnya kasus di BGN pusat saat ini, menjadi moment evaluasi program MBG secara menyeluruh. "Atas peristiwa di pusat, dengan dirombaknya pimpinan BGN, saatnya selaras melakukan evaluasi menyeluruh sampai ke level SPPG. Rakyat semakin cerdas dalam bersuara, mengontrol program pemerintah khususnya MBG, karena rakyat sadar bahwa itu haknya. Lalu kepada SPPG , mohon jangan berfikir bisnis oriented," tandasnya.
Baca Juga : Velodrom Mangkrak karena Status Aset Tumpang Tindih, Solusi Darurat Disiapkan
Sementara hingga berita ini ditulis, ketua Satgas MBG dan juga Sekretaris Daerah (Sekda) Lamongan, Moh Nalikan, belum memberikan jawaban saat dikonfirmasi jatimtimes terkait hal tersebut.
Sebelumnya, beberapa persoalan menu, porsi dan keterlambatan pengiriman makanan dalam program MBG di Lamongan sempat dikeluhkan disejumlah sekolah di Lamongan, hingga ramai di Media Sosial (Medsos). Bahkan terdapat belasan SPPG dihentikan aktivitas sementara (suspend) oleh Badan Gizi Nasional (BGN) lantaran belum memenuhi SOP, salah satunya terkait pengadaan Instalansi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Ironisnya, penghentian itu baru dilakukan, padahal belasan SPPG tersebut sudah beroperasi cukup lama.
