JATIMTIMES - Fraksi PDIP DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) mendukung penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang diinisiasi oleh Pemprov Jatim. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara (jubir) Fraksi PDIP Fuad Benardi.
Draf regulasi tersebut saat ini tengah dibahas bersama antara legislatif dan eksekutif. "Kami memandang Raperda ini sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola kehutanan yang berkelanjutan, adil, dan.partisipatif," jelas Fuad Benardi.
Baca Juga : Sisakan Kuota 820 Beasiswa, Pemkab Jember Lakukan Uji Publik untuk 7180 Penerima Beasiswa Bergema
Berdasarkan naskah akademik dan nota penjelasan gubernur, raperda ini dimaksudkan untuk menegaskan kewenangan daerah, mengatasi konflik tenurial, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan.
Terkait hal tersebut, Fraksi PDIP menilai, kejelasan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota masih perlu diperjelas agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
"Fraksi kami meminta penjelasan gubernur tentang mekanisme koordinasi dan pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan urusan kehutanan di lapangan," tandasnya.
Fuad menambahkan, dalam hal pemberdayaan masyarakat, pihaknya mendukung penguatan perhutanan sosial dan kehutanan rakyat sebagai jalan pemerataan ekonomi di wilayah hutan. Namun, ia menekankan bahwa dukungan terhadap masyarakat tidak boleh berhenti pada pelatihan administratif, tetapi harus mencakup akses permodalan, penguatan kelembagaan ekonomi, dan jaminan pasar.
"Fraksi kami meminta klarifikasi langkah konkret Pemerintah Provinsi untuk memastikan keberlanjutan ekonomi masyarakat hutan serta kemitraan yang adil dengan sektor usaha," paparnya.
Fraksi PDIP juga menilai pentingnya pengawasan yang kuat agar Perda ini nantinya tidak kehilangan daya paksa. Menurut Fuad, sanksi administratif dan pidana harus dijalankan secara konsisten, disertai mekanisme pengawasan publik yang memberi ruang bagi masyarakat dan lembaga adat untuk turut mengontrol pelaksanaan kebijakan kehutanan.
"Fraksi PDIP memohon penjelasan Gubernur tentang bagaimana sistem pengawasan terpadu akan dibangun dan sejauh mana masyarakat akan dilibatkan secara formal dalam proses tersebut," urainya.
Baca Juga : Mengukus vs Merebus: Mana Yang Lebih Baik untuk Menjaga Nutrisi Makanan?
Selain itu, Fraksi PDIP juga menyoroti pentingnya transparansi dan keterbukaan data kehutanan. Ia menilai, keterlibatan masyarakat akan efektif jika pemerintah membuka akses terhadap data spasial, izin pemanfaatan, dan hasil evaluasi pengelolaan hutan.
"Fraksi PDIP mendorong pembentukan forum komunikasi kehutanan daerah yang melibatkan akademisi, LSM, dan masyarakat adat untuk memperkuat akuntabilitas kebijakan publik," tandasnya.
Dalam konteks pembangunan ekonomi hijau, Fraksi PDIP menilai bahwa sektor kehutanan harus menjadi penggerak utama kesejahteraan rakyat tanpa mengorbankan fungsi ekologisnya. Pihaknya mendorong pengembangan model ekonomi berbasis jasa lingkungan dan perdagangan karbon yang hasilnya digunakan untuk rehabilitasi hutan dan pemberdayaan masyarakat.
"Secara keseluruhan, kami mendukung penuh pembentukan Raperda ini sebagai langkah memperkuat tata kelola kehutanan daerah yang demokratis dan berkeadilan," ucapnya.
"Namun, keberhasilan Raperda ini bergantung pada komitmen politik Pemerintah Provinsi untuk memperjelas kewenangan, menegakkan hukum, memperkuat partisipasi publik, dan memastikan bahwa manfaat ekonomi hutan benar-benar dirasakan rakyat kecil," pungkasnya.
