JATIMTIMES – Deru kipas angin dan riuh obrolan memenuhi aula rumah Sumaji di Blitar, Sabtu (20/9/2025). Ratusan warga, sebagian besar calon pekerja migran Indonesia (PMI) beserta keluarga mereka, berbondong-bondong menghadiri sosialisasi yang digelar DPR RI bersama BPJS Ketenagakerjaan.
Di panggung depan, Anggota DPR RI Komisi IX, Nurhadi, S.Pd., M.H., berdiri memberi pesan yang tegas: negara tidak boleh abai terhadap perlindungan para pahlawan devisa.
Baca Juga : Antisipasi Bencana Hidrometeorologi, Wali Kota Malang Ingatkan Pentingnya Kesadaran Masyarakat
Blitar memang dikenal sebagai salah satu kantong terbesar PMI di Jawa Timur, bahkan di Indonesia. Data menunjukkan, jumlah warga Blitar yang bekerja ke luar negeri menempati posisi kedua terbanyak di provinsi ini. Kondisi tersebut membawa konsekuensi: semakin banyak warga yang menjadi PMI, semakin besar pula risiko yang harus mereka hadapi. Karena itu, edukasi tentang hak-hak mereka, khususnya jaminan sosial ketenagakerjaan, menjadi sangat mendesak.
“PMI adalah pahlawan devisa negara yang berkontribusi besar bagi perekonomian. Sudah sepatutnya negara hadir memberikan perlindungan menyeluruh kepada mereka,” ujar Nurhadi di hadapan para peserta.
Ia menegaskan bahwa komitmen DPR RI adalah memastikan perlindungan tersebut hadir, mulai dari tahap pemberangkatan hingga para PMI kembali ke tanah air.
Sosialisasi yang digelar di Desa Tlogo itu menghadirkan jajaran tokoh penting. Hadir Sumaji, anggota DPRD Kabupaten Blitar; Muhammad Fachri, tenaga ahli perwakilan KP2MI; Gimbar Ombai Helawarnana, S.IP., M.Si., Kepala BP3MI Jawa Timur; Ukik Kurniawan, Pejabat Pengganti Sementara (Pps.) Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Blitar; serta Harmono Nugroho mewakili Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar. Tak ketinggalan, para kepala desa se-Blitar Selatan dan tokoh masyarakat ikut duduk bersama calon dan purna PMI.
Kehadiran lintas lembaga ini bukan sekadar seremonial. Menurut Nurhadi, perlindungan PMI membutuhkan sinergi nyata. Ia menyebut peran pemerintah pusat, daerah, hingga desa harus bersatu agar kebijakan perlindungan berjalan efektif.
“Tidak bisa hanya satu pihak. Negara hadir melalui DPR, BPJS Ketenagakerjaan, KP2MI, BP3MI, dan Disnaker. Semua harus bergerak bersama,” katanya.
Ukik Kurniawan dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar menyuarakan hal senada. Ia mengingatkan bahwa Blitar adalah kantong PMI besar, sehingga pemahaman tentang jaminan sosial mutlak diperlukan.
“Mereka, para PMI ini, adalah bagian dari pahlawan devisa negara. Kami bersama DPR RI dan BP2MI hadir memberikan pemahaman bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah hak mereka. Perlindungan ini meliputi sebelum keberangkatan, saat bekerja di negara tujuan, hingga kembali ke tanah air,” jelas Ukik.
Ia menambahkan, agar perlindungan maksimal, diperlukan dukungan semua pihak. Pemerintah, legislatif, lembaga migran, hingga masyarakat sendiri harus menyadari pentingnya perlindungan tersebut.
Baca Juga : Surabaya Perkuat Program Wajib Belajar 13 Tahun, PAUD Jadi Fondasi Karakter Anak
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada sinergi agar hak-hak PMI benar-benar terlindungi,” ujarnya.
Acara ini juga menjadi ajang tanya jawab interaktif. Calon PMI dan keluarganya bertanya mulai dari prosedur klaim jika terjadi kecelakaan kerja di luar negeri hingga cara mengakses layanan pengaduan. Pertanyaan-pertanyaan itu dijawab langsung oleh tim BPJS Ketenagakerjaan dan perwakilan KP2MI. Dengan begitu, warga pulang tidak hanya membawa brosur, tetapi juga pengetahuan praktis yang bisa mereka terapkan.
Acara di Blitar menegaskan pesan penting: perlindungan PMI bukan sekadar kebijakan, tetapi martabat manusia. Jaminan sosial membuat PMI lebih tenang bekerja dan keluarga merasa aman.
Nurhadi menegaskan, DPR RI bersama BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen memastikan PMI mendapat perlindungan hukum dan sosial. Dengan begitu, calon PMI asal Blitar lebih siap menghadapi dunia kerja global.
