JATIMTIMES – Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) menilai penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 terlalu konservatif. Pemprov Jatim pun didesak untuk melakukan evaluasi dan pembahasan ulang agar penetapan target tidak bersifat mark-down dari potensi riil penerimaan daerah.
Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Muhammad Arbayanto, memaparkan, target PAD pada P-APBD 2026 diproyeksikan sebesar Rp17,63 triliun atau bertambah Rp180,78 miliar dari APBD murni. Namun, angka tersebut dicatat masih 4,4 persen di bawah realisasi PAD TA 2025 yang berhasil menembus angka Rp18,44 triliun.
Baca Juga : Dasarian III Agustus: Jawa Timur Waspada Angin Kencang, El Nino Masih Menguat
"Mengingat kinerja realisasi yang konsisten melampaui target, kami meminta Komisi-komisi terkait penerimaan daerah melakukan pembahasan cermat agar penetapan target PAD Perubahan 2026 tidak terlalu konservatif dan berpotensi terjadi mark-down," ujar Arbayanto dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim belum lama ini.
Ia menekankan, kemandirian fiskal Jawa Timur saat ini tergolong tinggi dengan rasio PAD terhadap total pendapatan mencapai 66,6 persen. Oleh sebab itu, struktur pendapatan daerah seharusnya mencerminkan potensi optimal melalui langkah intensifikasi, ekstensifikasi, hingga elektronifikasi pembayaran pajak.
Selain sektor pendapatan, Fraksi Partai Demokrat memberikan perhatian serius pada alokasi Belanja Modal yang melonjak dari Rp1,09 triliun pada APBD murni menjadi Rp2,16 triliun. Kenaikan paling signifikan terjadi pada pos Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang naik tajam dari Rp183 miliar menjadi Rp999 miliar, sehingga mendorong total pagu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mencapai Rp2,10 triliun.
Meski mendukung penguatan infrastruktur, Demokrat mengkritisi rendahnya realisasi Belanja Modal Semester I-2026 yang baru terserap 16,37 persen, bahkan Modal Gedung dan Bangunan baru mencapai 3,85 persen.
"Persoalan utama belanja modal bukan lagi pada besaran alokasi, melainkan efektivitas penyerapan. Seluruh OPD harus memaparkan perencanaan percepatan lelang secara serius agar tambahan anggaran tidak berakhir menjadi SiLPA dan benar-benar menjadi daya ungkit ekonomi serta penurunan pengangguran," tegasnya.
Mengenai pos Pembiayaan, Demokrat mencermati penggunaan SiLPA TA 2025 hasil audit BPK sebesar Rp3,38 triliun yang dialokasikan untuk menutup defisit anggaran P-APBD 2026 sebesar Rp3,37 triliun. Langkah pendayagunaan SiLPA untuk belanja berjalan dinilai prudent, tetapi besarnya angka SiLPA tersebut juga mencerminkan belum maksimalnya penyerapan anggaran tahun sebelumnya.
Baca Juga : AIESEC in UNEJ Gelar Global Village, Dorong Generasi Muda Kenali Keberagaman dan Bangun Koneksi Global
"Perubahan APBD menyangkut dana publik yang harus kembali ke publik. Kebijakan ini mutlak mengedepankan alur keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat," pungkas Arbayanto.
Meski menyampaikan deretan catatan teknis, Fraksi Partai Demokrat menyatakan bahwa Raperda Perubahan APBD TA 2026 telah memenuhi ketentuan formal-yuridis dan layak untuk ditindaklanjuti ke tahap pembahasan bersama Komisi dan Badan Anggaran DPRD Jatim.
