JATIMTIMES – Bencana banjir luapan disertai lumpur yang menerjang Kecamatan Bumiaji 30 Maret 2026 lalu tidak hanya menguak persoalan alih fungsi lahan pertanian. Sorotan juga mengarah pada masifnya investasi wisata di kawasan hulu, termasuk kehadiran destinasi baru Mikutopia, yang dinilai turut membebani daya dukung lingkungan di Desa Tulungrejo.
Wali Kota Batu, Nurochman (Cak Nur), sebelumnya sempat melakukan tinjauan teknisnya di aliran Kali Krecek dan kawasan sejumlah titik lain. Hasil temuan mengonfirmasi adanya korelasi antara perubahan bentang alam dengan rusaknya infrastruktur jalan akibat terjangan air.
Baca Juga : BMKG Ingatkan Potensi Cuaca Ekstrem di Malang Raya Hingga Awal April 2026
Fenomena ini memicu pertanyaan besar mengenai efektivitas serapan air di wilayah setempat. Di samping banyaknya pertanian yang belum zesuai kaidah konservasi, hingga wilayah yang kini banyak tertutup bangunan beton berkat investasi sektor pariwisata.
"Investasi di Batu silakan masuk, tapi komitmen lingkungan itu wajib dan mutlak. Jangan sampai alih fungsi lahan untuk wisata justru merusak ekosistem dan membebani masyarakat dengan risiko bencana," tegas Cak Nur saat menyisir titik luapan di sekitar kawasan wisata baru, Selasa (31/3/2026).
Kehadiran destinasi wisata buatan baru yang berdiri di atas lahan sekitar 10 hektare di lereng Gunung Arjuno menjadi potret ekspansi wisata buatan yang masif di daerah sekitar hulu, termasuk area tangkapan air (catchment area). Meski membawa dampak ekonomi dan kunjungan wisatawan yang tinggi, keberadaannya kini turut dipertanyakan terkait kepatuhan terhadap rasio tata ruang. Selain itu juga pengaruhnya terhadap daya dukung lingkungan.
Sesuai aturan, kata Nurochman, pembangunan di kawasan penyangga harus memenuhi kriteria 70 persen lahan terbuka hijau dan hanya 30 persen bangunan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa setiap jengkal pembukaan lahan baru untuk akses jalan, area parkir, hingga wahana permanen, secara otomatis mengurangi infiltrasi air ke dalam tanah.
"Ada kontribusi dari pola aliran air yang tidak terhambat akibat perubahan bentang alam di wilayah atas. Ketika vegetasi banyak hilang, maka limpasan akan meningkat," imbuh pria asli Sumberejo tersebut.
Kritik juga mulai muncul terkait status operasional destinasi wisata baru yang sudah melakukan trial atau uji coba publik, sementara proses perizinan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Lalu Lintas (Amdal Lalin) dan kajian drainase masih berjalan.
Baca Juga : Disdikbud Kota Malang Pastikan Guru Tidak WFH, Suwarjana Tekankan Pentingnya Tatap Muka
"Tidak dalam rangka menyalahkan siapapun. Ini kan kerja samanya dengan pemerintah desa. Harusnya di situ tetap ada komitmen dari ee investor. Yang saya pernah mendengar itu kan karena proses izin nya kan tahun 2024. Ada komitmen 30 persen yang dilakukan perubahan dengan bangunan 70 persen nya tetap dengan kawasan. Ini yang perlu juga saya tekankan," tutur pria yang akrab dengan sapaan Cak Nur itu.
Baginya, pengusaha yang berinvestasi di Kota Batu harus memiliki komitmen pada aturan. Sehingga tidak membahayakan masa depan warga. Terkait wisata baru yang belum mengantongi penuh AMDAL, pihaknya memberikan catatan.
"Informasinya masih berproses, jika sudah keluar hasilnya haeus dipedomani. Sedangkan kemarin (pembukaan) masih trial, yang terpenting komitmen terhadap ketentuan. Jadi silakan investasi di Batu tapi komitmen terkait lingkungan wajib dan mutlak harus dipenuhi," tandas Cak Nur.
