JATIMTIMES – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Malang Raya, Puguh Wiji Pamungkas, merespons kebijakan Wali Kota Malang yang mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan sepeda saat berangkat kerja.
Puguh menilai langkah tersebut positif untuk kesehatan dan penghematan energi. Meski begitu, Anggota Komisi E DPRD Jatim ini menekankan agar kebijakan ini diarahkan lebih strategis untuk memperkuat penggunaan transportasi publik.
Baca Juga : RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (RLPPD) KOTA MALANG TAHUN 2025
Menurut Puguh, gerakan bersepeda bagi ASN Kota Malang seharusnya menjadi momentum untuk mengatasi persoalan utama kota metropolitan, yakni kemacetan lalu lintas akibat ketidakseimbangan jumlah kendaraan dan kapasitas jalan.
“Saya pikir gagasan wali kota Malang agar ASN berangkat kerja menggunakan sepeda itu cukup bagus. Selain hemat energi, juga menyehatkan," jelas Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim itu, Minggu (29/3/2026).
"Namun, masalah utama Kota Malang itu kemacetan. Jumlah kendaraan terus bertambah, sementara ruas jalan terbatas. Solusinya harus bertransformasi ke transportasi publik,” sambung Puguh.
Ia mendorong agar ASN Kota Malang tidak hanya berhenti pada penggunaan sepeda, tetapi juga menjadi pelopor dalam memanfaatkan moda transportasi umum seperti bus Trans Jatim, angkot, atau moda lainnya. Ia yakin jika ribuan ASN mulai beralih ke transportasi publik, dampaknya akan signifikan terhadap pengurangan konsumsi BBM dan kemacetan.
“ASN ini bisa menjadi contoh. Kalau mereka mulai menggunakan transportasi publik, saya yakin masyarakat juga akan ikut. Kalau budaya transportasi publik sudah terbentuk, itu akan mengurai kemacetan, menghemat energi, dan memperkuat sistem transportasi kota secara keseluruhan,” jelasnya.
Di sisi lain, Puguh memberikan catatan kritis agar kebijakan ini tidak menimbulkan persoalan baru bagi para ASN, terutama terkait kesiapan fasilitas dan kepemilikan unit sepeda yang berbeda-beda di lapangan.
Baca Juga : Ketupat Masih Sisa setelah Lebaran? Ini Batas Waktu Aman, Cara Menyimpan, dan Tips agar Tidak Cepat Basi
“Kalau semua ASN diminta naik sepeda, tidak semua punya. Kalau harus beli sepeda, itu justru bisa menjadi beban baru,” tegasnya mengingatkan pemerintah agar kebijakan tersebut tidak bersifat memberatkan secara finansial.
Puguh berharap Pemerintah Kota Malang mengembangkan kebijakan yang lebih terintegrasi sehingga tidak hanya bersifat simbolik. Penguatan transportasi publik dinilai akan memberikan dampak berlapis (triple impact) yang mampu menjangkau berbagai kalangan, mulai dari pelajar hingga pekerja swasta.
“Momentum penghematan energi seharusnya tidak hanya berhenti pada penggunaan sepeda, tetapi juga diarahkan untuk membangun budaya penggunaan transportasi umum. Jika kebijakan ini berhasil, maka budaya penggunaan transportasi publik bisa meluas ke berbagai kalangan,” pungkas Puguh.
