JATIMTIMES - Tiga dekade setelah Perang Jawa berakhir pada 1830, dataran pedalaman Jawa Tengah, khususnya di Surakarta dan Yogyakarta, memasuki babak baru dalam sejarah sosial-ekonomi dan kekuasaan kolonial. Tanah-tanah lungguh para bangsawan lokal yang sebelumnya menjadi tumpuan kekuasaan tradisional kini berganti peran: menjadi ladang investasi modal Eropa, tempat berdirinya pabrik-pabrik penggilingan gula dan tembakau dalam skala industri.

Dalam kurun empat puluh tahun sejak Cultuurstelsel diberlakukan, dua kerajaan Mataram yang tersisa di bawah bayang bayang kolonialisme, Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta, berubah menjadi ladang percobaan bagi model ekonomi baru berupa agrikultur kapitalis yang dijalankan melalui sistem tanam paksa dan kemitraan swasta. Di sinilah gula dan tembakau menjelma sebagai komoditas yang menentukan arah zaman. Kedua tanaman itu tidak hanya mengubah lanskap fisik tanah Jawa, tetapi juga membentuk ulang struktur sosial, spiritualitas petani, serta jaringan kekuasaan lokal dan kolonial yang mengelilinginya.

Awal Tanam Paksa dan Perkebunan Pribumi (1830–1845)

Baca Juga : THR Anak Cepat Habis? Ini Cara Mengatur Angpau Lebaran Anak Menurut Psikolog dan Perencana Keuangan

Ketika Van den Bosch memperkenalkan sistem tanam paksa (cultuurstelsel) pasca-1830 sebagai solusi atas defisit anggaran Belanda, tanaman ekspor seperti tebu dan tembakau segera mendapatkan tempat utama. Namun, sebelum liberalisasi agraria dan penetrasi modal Eropa, industri gula dan tembakau di Jawa justru dikembangkan oleh kelompok pengusaha Cina dan bangsawan pribumi.

Pada tahun 1830, terdapat sedikitnya 16 pabrik penggilingan gula di Keresidenan Surakarta yang mengolah sekitar 7.200 pikul per tahun. Sementara itu, di Yogyakarta, aktivitas produksi gula tampak mencolok di Kalasan, di mana Kapitan Cina membangun pabrik penggilingan pada 1833, dengan kapasitas produksi mencapai 1.000 pikul setahun.

Produksi gula awal ini dilaksanakan secara tradisional, menggunakan tenaga air dan kayu sebagai sumber energi. Pabrik-pabrik ini berdiri di atas tanah-tanah lungguh para bangsawan, menyewa dari tuan tanah Jawa, dan dijalankan oleh pengusaha Cina yang memiliki keterampilan, meski terbatas dalam pengalaman industri.

Namun, harga pasar yang fluktuatif menjadi hambatan utama. Residen Yogyakarta menyebut kurangnya keterampilan dan modal sebagai penyebab stagnasi. Baru pada 1835, ketika harga pasar dunia meningkat, produksi melonjak tajam: dari 1.000 menjadi 4.000 pikul dalam setahun. Pabrik-pabrik ini, meskipun sederhana, menunjukkan betapa produksi gula telah menjadi motor penggerak ekonomi lokal sebelum masuknya modal Eropa secara besar-besaran.

Kapitalisme Kolonial dan Penetrasi Eropa (1846–1860)

Dekade 1840-an ditandai dengan fluktuasi harga pasar dunia yang merugikan produsen lokal. Pada tahun 1843, harga gula jatuh, membuat produksi menurun drastis. Menjelang 1846, hanya empat pabrik yang masih beroperasi di Surakarta. Namun, titik balik terjadi pada akhir 1850-an.

Liberalisasi ekonomi kolonial yang dimulai pada 1854 memperkenankan modal asing untuk lebih leluasa memasuki daerah pedalaman Jawa. Pemerintah Hindia Belanda membuka akses bagi investor Eropa untuk menyewa lahan lungguh dari para bangsawan. Hasilnya segera terlihat: pada tahun 1851, produksi gula di Surakarta melonjak menjadi 24.000 pikul.

Tahun 1859 menandai titik awal transformasi industri gula menjadi usaha kapitalis berskala besar. Di Surakarta, para pengusaha Eropa mulai mendirikan pabrik-pabrik modern, tiga di antaranya digerakkan dengan tenaga uap. Pada tahun 1863, tercatat ada 46 pabrik gula beroperasi di wilayah itu, tersebar di Kartasura, Klaten, Boyolali, dan Sragen.

Angka-angka produksi memperlihatkan pola geografis yang jelas: Klaten dan Sragen menjadi pusat perkebunan besar. Di Klaten saja, sembilan pabrik menghasilkan lebih dari 40.000 pikul gula setahun, mempekerjakan 6.523 pekerja di atas tanah seluas 11.722 bau. Sementara di Sragen, delapan belas pabrik menghasilkan 13.039 pikul dari area yang lebih luas.

Model kapitalis ini bertumpu pada tenaga kerja tetap dan buruh musiman. Di Delanggu, dengan luas lahan 1.686 bau, hanya sekitar 250 pekerja yang tercatat. Angka ini menunjukkan bahwa kerja paksa dan sistem bagi hasil tetap menjadi bagian dari mekanisme ekonomi kolonial. Para petani, yang banyak di antaranya tidak memiliki tanah, dipaksa menjadi tenaga kerja murah dalam sistem produksi yang terutama menguntungkan pengusaha Eropa dan para bangsawan lokal.

Yogyakarta dan Jalan Lambat ke Kapitalisme (1860–1870)

Di Yogyakarta, pertumbuhan industri gula berjalan lebih lambat dibanding Surakarta. Pabrik gula tenaga air pertama baru dibangun pada 1860, tetapi setahun kemudian sudah ada empat yang beroperasi dan tujuh lagi dalam tahap pembangunan. Di tahun 1866, terdapat sepuluh perusahaan besar yang memproduksi hingga 64.500 pikul gula.

Distribusi geografis industri gula di Yogyakarta terkonsentrasi di tiga distrik, yaitu Sleman, Kalasan, dan Bantul. Di Bantul, wilayah dengan lahan yang subur dan musim tanam yang panjang, perkebunan berkembang sangat cepat. Pada tahun 1866, perusahaan seperti Reja Kusuma dan Gedayan melaporkan produksi lebih dari 10.000 pikul, dengan jumlah pekerja tetap mencapai lebih dari 13.000 orang.

Namun, di balik statistik produksi terdapat nuansa kekuasaan. Gula tidak hanya menjadi komoditas ekonomi, tetapi juga alat kontrol sosial dan politik. Pabrik pabrik itu berdiri di atas tanah tanah lungguh, tanah yang dahulu menjadi warisan spiritual para bangsawan Jawa, namun kini telah dikomersialkan. Para penyewa tanah dari kalangan Cina dan Eropa kemudian menjadi mitra kapitalistik para adipati, sehingga melahirkan bentuk baru dari kolonialisme internal.

Tembakau, Ekspansi, dan Krisis

Baca Juga : Hukum Merayakan Lebaran Ketupat dalam Islam, Tradisi Jawa yang Sarat Makna Silaturahmi

Berbeda dengan gula, tembakau baru mendapatkan perhatian serius pasca-1860. Sebelumnya, tanaman ini hanya ditanam dalam skala terbatas. Erupsi Merapi tahun 1849 hampir memusnahkan seluruh perkebunan tembakau di Yogyakarta, dan residen kolonial menyarankan untuk menggantinya dengan nila. Namun, pada tahun 1860, perkebunan tembakau bangkit kembali.

Pada tahun 1862, 17 dari 138 perusahaan di Surakarta menanam tembakau, sementara di Yogyakarta 9 dari 51 perusahaan terlibat. Pusat produksi terletak di Bantul dan Klaten. Tembakau menjadi komoditas ekspor alternatif karena keunggulannya dalam panen cepat dan tahan simpan. Sistem kontrak dan penjualan hasil panen dalam bentuk lelang menjadi praktik umum yang memungkinkan para pengusaha mengoptimalkan keuntungan dalam iklim pasar global yang fluktuatif.

Namun, harga pasar dunia yang anjlok pasca-1866 menyebabkan penurunan produksi. Baru pada awal 1880-an industri ini pulih. Sekitar tahun 1870, kontribusi Surakarta dan Yogyakarta terhadap total produksi tembakau di Jawa hanya 6%, tetapi meningkat tajam pada dekade berikutnya hingga 30%. Daerah Klaten menjadi episentrum kebangkitan industri ini.

Ketika Tanah Pusaka Masuk ke Logika Kapitalisme

Di balik angka produksi dan ekspansi modal kolonial tersembunyi gejolak sosial dan spiritual. Perkebunan-perkebunan itu berdiri di atas tanah yang sebelumnya dipandang sakral—tanah lungguh, tanah pusaka, tanah kekuasaan kosmologis Jawa. Proses komodifikasi tanah tersebut bukan sekadar perubahan ekonomi, tetapi juga spiritualitas.

Rakyat tani, yang sebelumnya terhubung secara kultural dengan tanah sebagai bagian dari kosmos Jawa, kini dipaksa berubah menjadi buruh. Kekuasaan kolonial dan kapitalisme menggantikan hubungan mistik antara manusia dan tanah dengan relasi sewa, upah, dan paksaan.

Perlawanan muncul dalam berbagai bentuk: sabotase, pembakaran kebun, penghilangan alat produksi, hingga gerakan bawah tanah yang menyimpan dendam sejarah. Pengusaha Cina yang dulu menjadi mitra utama dalam produksi kini tersisih oleh modal Eropa yang lebih besar dan lebih dekat dengan struktur kolonial.

Sementara itu, elite Jawa seperti Mangkunegara IV mencoba berdamai dengan zaman. Pada tahun 1861, ia meresmikan pabrik gula Malangjiwan, dengan pinjaman sebesar 100.000 gulden yang dibayar melalui setoran kopi kepada pemerintah Belanda. Ia adalah simbol dari aristokrasi Jawa yang mencoba menyesuaikan diri dengan logika kapitalisme kolonial, namun pada saat bersamaan menjaga narasi kejayaan feodal lama.

Revolusi Diam di Pedalaman Jawa

Antara tahun 1830 dan 1870, Surakarta dan Yogyakarta mengalami revolusi ekonomi dalam diam. Tanpa letusan besar seperti Perang Jawa, dua kerajaan Mataram itu berubah menjadi ladang-ladang produksi bagi pasar Eropa. Di bawah bayang-bayang perkebunan tebu dan tembakau, lahir tatanan sosial baru yang dibentuk oleh relasi kuasa, kontrak kapitalistik, dan marginalisasi petani.

Kapitalisme kolonial tak datang dengan senjata, tetapi dengan kontrak sewa, harga pasar, dan teknologi penggilingan uap. Tanah lungguh menjadi komoditas. Rakyat menjadi buruh. Dan elite lama menjadi mitra baru kekuasaan kolonial.

Zaman gula dan tembakau merupakan masa peralihan. Sebuah era ketika tanah Jawa mulai kehilangan sakralitasnya dan perlahan memasuki orbit baru dalam sejarah global kapitalisme pertanian.