JATIMTIMES — Pemerintah Kabupaten Lamongan besok Rabu 26 Februari 2026, akan memanggil seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada di Kabupaten Lamongan.
Hal tersebut, sebagaimana surat undangan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 000.7.2/258/413.204/2026 tertanggal, 24 Februari 2026.
Baca Juga : Indeks Daya Saing Lamongan Berkategori Tinggi
Dalam undangan tersebut diagendakan rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lamongan.
Sekda Lamongan, Moh. Nalikan mengungkapkan bahwa undangan tersebut, sebagai bentuk tindak lanjut dari berbagai aduan masyarakat terkait kualitas menu yang diterima siswa.
“Besok rakor seluruh kepala SPPG se-Kabupaten Lamongan, camat, serta OPD terkait kita lakukan untuk mengoordinasikan pelaksanaan MBG di bulan Ramadan,” ujarnya.
Selain Kepala SPPG dan Kordinator Wilayah MBG, kata Nalikan, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program juga diundang terutama unsur TNI, Polri dan Dinas Pendidikan.
"Pemerintah daerah ingin memastikan program MBG tetap berjalan sesuai ketentuan, terutama pelaksanaan selama bulan Ramadan," kata Alumus Program Doktor Universitas Brawijaya ini.
Lebih jauh, Nalikan menerangkan bahwa, rapat koordinasi tersebut digelar untuk menyamakan persepsi sekaligus menata kembali pelaksanaan program di lapangan.
Menurutnya, rapat koordinasi itu memiliki beberapa tujuan penting. Pertama, memberikan pemahaman yang sama terkait regulasi penyaluran MBG selama bulan puasa agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
Baca Juga : Viral Telur MBG Berlumur Kotoran, DPRD JatimPengawasan
“Rapat ini dimaksudkan untuk memahami regulasi penyaluran MBG di bulan puasa sehingga tidak terjadi salah persepsi, terutama menjawab beberapa pertanyaan masyarakat yang ramai akhir-akhir ini,” terangnya.
Tidak hanya itu, kata Nalikan, rapat juga menjadi forum untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di masing-masing SPPG, terutama terkait kualitas makanan yang disajikan kepada siswa.
“Kita juga ingin menyelesaikan berbagai permasalahan di masing-masing SPPG sehingga produk makanan yang disajikan benar-benar memenuhi persyaratan gizi, keamanan, dan kualitasnya,” ujarnya.
Dia menambahkan, pemerintah daerah juga ingin memperkuat sinergi antara seluruh pihak yang terlibat dalam program tersebut, mulai dari SPPG, mitra penyedia, KDMP, hingga OPD terkait.
“Sekaligus menguatkan kerja sama seluruh SPPG, mitra, KDMP, dan OPD agar pelaksanaan MBG di Kabupaten Lamongan berjalan dengan baik serta semakin memberi manfaat dan keberkahan bagi masyarakat Lamongan,” pungkasnya
