JATIMTIMES — Kegiatan pasar murah yang digelar bersamaan dengan reses anggota DPRD Jawa Timur (Jatim) Ahmad Athoillah di Desa Pohjejer, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Rabu (11/2/2025), bukan hanya dimanfaatkan warga untuk mendapatkan sembako murah.
Forum tersebut juga berubah menjadi ruang curhat berbagai persoalan lama yang belum terselesaikan, mulai dari rumitnya perizinan UMKM hingga infrastruktur jalan rusak.
Baca Juga : Reses di Surabaya, Lilik DPRD Jatim Soroti Pelanggaran UMK hingga Bansos Tak Tepat Sasaran
Daftar persoalan yang kembali muncul dalam forum reses menunjukkan pekerjaan rumah layanan publik, dari perizinan usaha, kesejahteraan guru, hingga infrastruktur dasar, masih berulang dari tahun ke tahun.
Anggota Fraksi PKB DPRD Jatim yang akrab disapa Gus Atho itu menyebut pasar murah digelar serentak oleh Fraksi PKB di Jawa Timur menjelang Ramadan.
“Kehadiran kita di pasar murah ini agar masyarakat di Jombang dan Mojokerto bisa merasakan manfaatnya, terutama menjelang bulan puasa. Ini bentuk kehadiran dan kepedulian anggota fraksi kepada masyarakat,” ujarnya.
Dalam kegiatan itu, warga menebus paket sembako senilai Rp90.000 dengan harga Rp50.000. Panitia juga menyediakan doorprize peralatan dapur. Namun, kebutuhan bahan pokok murah menjelang puasa beriringan dengan keluhan ekonomi yang lebih mendasar.
Sejumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mengaku masih kesulitan mengurus legalitas usaha. Mereka menilai prosedur perizinan belum ramah bagi pelaku usaha kecil yang baru merintis.
“Harapannya ada fasilitas untuk pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan. Tadi ada UMKM kecil terkait jilbab yang menginisiasi usahanya, tapi mereka butuh proses perizinan yang dipermudah. Kebanyakan ibu-ibu menginginkan akses perizinan UMKM ini dipercepat,” kata Gus Atho menyampaikan aspirasi warga.
Keluhan lain datang dari sektor pendidikan keagamaan. Warga menyoroti kesejahteraan guru Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) dan Madrasah Diniyah (Madin) yang dinilai masih jauh dari layak. Mereka mengusulkan adanya kenaikan insentif pada tahun mendatang.
Gus Atho menyatakan akan mengawal skema bantuan insentif tersebut agar akses administrasinya lebih sederhana. Namun warga berharap pengawalan itu berujung pada kebijakan nyata, bukan sekadar wacana rutin tiap masa reses.
Baca Juga : Meriahkan HPN 2026, PWI Surabaya Gelar Turnamen Minisoccer
Persoalan infrastruktur juga kembali mencuat. Sejumlah warga mengeluhkan kondisi jalan rusak di wilayah Gondang yang mengganggu aktivitas harian dan distribusi hasil pertanian. Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto Hj. Eka Septya Juniarti yang hadir menyebut perbaikan akan dikoordinasikan sesuai kewenangan.
“Jika ada jalan yang statusnya milik provinsi, akan dikawal Gus Atho, dan yang menjadi wewenang kabupaten akan menjadi prioritas kami,” ujarnya.
Di sektor pertanian, petani menyampaikan persoalan klasik lain: distribusi pupuk bersubsidi yang dinilai belum stabil serta minimnya alat dan mesin pertanian (alsintan). Kondisi itu dinilai memengaruhi produktivitas panen di tengah tekanan biaya produksi.
Menanggapi beragam keluhan tersebut, Gus Atho mengatakan seluruh aspirasi akan dibawa ke pembahasan di DPRD Jawa Timur. Ia menegaskan reses seharusnya menjadi sarana menyerap persoalan riil masyarakat.
“Reses bukan sekadar seremonial, ini adalah momentum ‘belanja masalah’ agar anggaran negara kembali ke rakyat dalam bentuk manfaat yang nyata,” pungkasnya.
