JATIMTIMES - Anggaran untuk operasional Bus Trans Jatim tahun 2026 dipastikan aman setelah sebelumnya terdapat kekurangan sebesar Rp 103 miliar. Kini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) mengalokasikan Rp 251 miliar untuk kebutuhan operasional Trans Jatim.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim Khusnul Arif mengapresiasi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan jajaran Pemprov Jatim atas komitmen menjaga keberlanjutan layanan transportasi publik yang murah dan terjangkau bagi masyarakat. “Ini bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pelayanan transportasi publik," ujar Khusnul Arif, Kamis (29/1/2026).
Baca Juga : Pohon Setinggi 12 Meter Tumbang, Hambat Akses Jalan di Pakisaji
Ia menjelaskan, anggaran tersebut mencakup skema Buy The Service (BTS) yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Jatim untuk delapan koridor TransJatim, yakni tujuh koridor di wilayah Gerbangkertosusila dan satu koridor di Malang Raya. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk biaya operasional kendaraan (BOK), sumber daya manusia (SDM), serta kebutuhan operasional lainnya. "Anggaran Rp251 miliar tersebut diharapkan mampu mencukupi seluruh kebutuhan operasional TransJatim,” imbuh politisi Partai Nasdem ini.
Meski kebutuhan subsidi telah terpenuhi, Komisi D DPRD Jatim masih berharap adanya peluang penambahan anggaran pada tahun-tahun mendatang guna memperluas jangkauan layanan. Khusnul menilai, wilayah Malang Raya idealnya dilayani tiga koridor, sementara saat ini baru tersedia satu koridor.
Demikian pula dengan wilayah-wilayah lainnya, mengingat tingginya animo masyarakat terhadap layanan TransJatim. “Harapan kami, jika kondisi fiskal daerah membaik, TransJatim bisa menambah koridor, tidak hanya di Malang Raya, tetapi juga merambah wilayah Bakorwil lain seperti Madiun dan Jember,” jelas politisi asal Kediri tersebut.
Komisi D DPRD Jatim berharap Dinas Perhubungan terus meningkatkan kualitas layanan TransJatim, seiring besarnya anggaran subsidi yang telah disiapkan. Menurut Khusnul, ketersediaan transportasi publik yang layak merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam menjamin pelayanan dasar bagi masyarakat.
Ia menekankan bahwa manfaat TransJatim tidak bisa diukur semata dari sisi pendapatan langsung. Ia menyebutkan estimasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari TransJatim pada 2026 diperkirakan sekitar Rp35 miliar, di luar pendapatan iklan di armada bus.
“Kalau dihitung secara kas memang PAD-nya tidak besar. Tapi ada manfaat lain yang tidak bisa dihitung dalam bentuk rupiah, seperti pertumbuhan ekonomi, transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat,” urainya.
Baca Juga : Profil Rachmat Pambudy, Menteri yang Sebut MBG Lebih Mendesak dari Lapangan Kerja
Selain itu, keberadaan TransJatim juga dinilai berkontribusi dalam pengurangan emisi gas buang, kemacetan, serta angka kecelakaan lalu lintas. Hal ini seiring dengan menurunnya penggunaan kendaraan pribadi karena masyarakat mulai beralih ke transportasi publik.
“Kita melihat animo masyarakat cukup tinggi. Mobilitas menjadi lebih terjangkau, dan ini berdampak langsung pada aktivitas ekonomi warga,” paparnya.
Khusnul juga mengungkapkan bahwa Dinas Perhubungan Jatim saat ini tengah melakukan kajian dan riset bersama kalangan akademisi untuk mengukur dampak sosial dan ekonomi Trans Jatim secara lebih komprehensif. “Kita tunggu hasil kajiannya. Tapi sejauh ini, penerima manfaat Trans Jatim sudah sangat jelas dan signifikan,” pungkasnya.
