06/12/2022 Industri Hukum, Kata Mahfud MD | Jember TIMES

Industri Hukum, Kata Mahfud MD

Nov 02, 2022 07:14
Rully Efendi
Rully Efendi

Malam Minggu (29/10/2022) lalu, kami bertemu Menkopolhukam Prof. Mahfud MD di acara Korps Alumni HMI (KAHMI) Jember bertajuk Ngopi Bareng di Kafe Tebing Botani.

Saya berkesempatan berdialog langsung. Di hadapan khalayak, saya sampaikan soal penegakan hukum di Jember. Soal kasus yang berkaitan orang besar. Seperti kasus dugaan korupsi Covid-19 di Jember bulan Agustus tahun lalu.

Baca Juga : Peduli pada Masa Depan Generasi Muda Madiun, Wali Kota Ajak Perangi Narkoba

Rupanya, Pak Mahfud memonitor. Maklum, sempat viral seantero Nusantara. Bupati Jember, Hendy Siswanto, menerbitkan SK honor pemakaman jenazah korban wabah Covid-19. Per kepala orang meninggal karena corona, Hendy Cs dapat cuan Rp 100 ribuan. Hendy, menerima honor itu bareng Sekda Mirfano, Plt Kepala BPBD M. Djamil dan Kabid 2 BPBD Jember, Penta Satria.

Saya sampaikan, mengutip pernyataan Koordinator ICW, Adnan Topan, ada modus baru bagi koruptor saat menggarong uang negara. Dengan cara membuat semacam aturan, seolah legal, namun nyatanya bertentangan dengan aturan di atasnya. 

Regulasi itu, sengaja dibuat untuk menguntungkan pembuat aturan. Mirip di Jember. Sang aktivis anti korupsi itu, menyebut yang demikian korupsi yang dilegalkan.

Pakar hukum tata negara - Mahfud MD, itu blak-blakan bahwa praktik yang demikian disebutnya Industri Hukum. Memperjual belikan pasal sesuai pesanan. Bahkan jika pasalnya tidak ada sekali pun, bisa diorder. 

Bahkan sudah menjadi pengetahuan umum, jika aparat juga menyediakan pengacara yang bisa ditunjuk untuk mendampingi tersangka atau terdakwa, tentu pengacara yang bisa diarahkan oleh aparat tersebut. 

Jika saja tersangka atau terdakwa menunjuk sendiri pengacara yang diinginkan, si aparat tentu akan melakukan upaya-upaya agar melepas pengacara yang ditunjuk. Kalau perlu dengan intimidasi pasal-pasal yang memberatkan tersangka. Bagi saya, pernyataan Pak Mahfud MD itu riil di lapangan.

Ada kemiripan statement Pak Mahfud, dengan beberapa kasus hukum di Jember. Pertama, soal kasus korupsi honor Covid-19, yang semula menarget Bupati Hendy Cs, bergeser ke hanya menetapkan tersangka M. Djamil dan Penta Satria. Dua pejabat Pemkab Jember itu pun, hanya terjerat pasal pungli. Bukan korupsi seperti yang semula ramai di telinga publik.

Tak hanya itu, kecurigaan saya tentang industri hukum, rupanya memang terjadi di Jember. Saat kami Aliansi Cinta Jember (Ancer), menggelar demonstrasi di Kantor Kejaksaan Negeri Jember dan Polres Jember, Kasat Reskrim AKP Dika Hadiyan, mengaku di hadapan pendemo, pihak kejaksaan ingin mengubah pasal untuk tersangka Djamil dan Penta.

Kasat Reskrim Dika, pun blak-blakan, request pasal versi kejaksaan itu, diyakininya bakal menguntungkan dua tersangka pungli. Bahkan kata AKP Dika, jika petunjuk jaksa itu dituruti, bisa membuat Djamil dan Penta lolos dari jeratan hukum. Sebab pasal yang dipesan jaksa, tidak sesuai dengan tindakan melawan hukum kedua tersangka.

Saya kembali mengingat kasus pencurian yang menimpa Kades Klatakan Tanggul: Ali Wafa. Menurut M. Husni Thamrin selaku kuasa hukumnya, kasus Ali Wafa dinilai berjalan kilat. Betapa tidak, belum sebulan ditahan, berkasnya sudah sampai di meja pengadilan.

Baca Juga : Diskopindag Kota Malang Gelar FGD Pembentukan Sentra Industri Hasil Tembakau

Bagi Thamrin, janggalnya kasus ini menurutnya, karena lawan Ali Wafa yang melaporkan kasus pencurian itu tokoh politik, ketua partai, bos punya duit banyak. Meski harusnya perkara Ali Wafa, lebih cenderung di ranah perdata, namun faktanya lolos dipidana.

Dijelaskan Thamrin, saat ditangkap dan ditahan tidak ada surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan terhadap Ali Wafa. Makanya Ali Wafa melawan dengan mengajukan praperadilan.

Sayang, walau buktinya jelas, hakim tunggal dalam putusan praperadilan tetap menolak permohonan praperadilan. Bahkan hanya dalam hitungan jam, sejak berkasnya dinyatakan lengkap (P-21) hari Selasa sore (18/9), esok harinya Rabu  (19/9) berkas perkaranya sudah mendapat register dari Pengadilan Negeri Jember dan sudah ditetapkan hari sidangnya.

Bahkan, ada perlakuan berbeda jauh jika dibandingkan dengan kasus M. Djamil. Ali Wafa sama-sama pernah menggugat polisi di praperadilan, namun Djamil tidak pernah ditahan. Sedangkan Ali Wafa langsung dijebloskan di tahanan, tanpa pernah mendapat persetujuan penangguhan penahanan.

Ya begitulah soal industri hukum. Sulit dibuktikan, tapi mudah dirasakan. Tentang fenomena penegakan supremasi hukum, yang cenderung ada perbedaan perlakuan aparat penegak hukum. 

Siapa yang tahu itu? Tentu pemesan dan aparat yang menerima pesanan. Siapa itu? Silahkan buktikan sendiri pelakunya.

 

(*) Penulis adalah pegiat sosial media Angak Ho.

Topik
Opini Berita Jember

Segala opini, saran, pernyataan, jasa, penawaran atau informasi lain yang ada pada isi/konten adalah tanggungjawab penulis bukan JatimTIMES.com.
Kami berhak menolak atau menyunting isi konten yang tidak sesuai dengan kode etik penulisan dan kaidah jurnalistik.
Kami juga berhak menghapus isi/konten karena berbagai alasan dan pertimbangan dan tidak bertanggungjawab atas kegagalan atau penundaan penghapusan materi tersebut.

Berita Lainnya