JATIMTIMES - Pemerintah Kota Blitar terus memperkuat upaya mitigasi banjir dan genangan air melalui program penanganan terpadu dari hulu ke hilir. Wali Kota Blitar H Syauqul Muhibbin atau yang akrab disapa Mas Ibin menegaskan bahwa strategi utama pemerintah saat ini adalah pembangunan sudetan di beberapa titik rawan serta normalisasi sungai-sungai yang selama ini menjadi jalur limpasan air hujan.
Langkah itu ia sampaikan pada Rabu 29 Oktober 2025, saat melakukan peninjauan ke kawasan Jalan Palem, wilayah yang kerap mengalami genangan air setiap musim hujan. Dalam keterangannya, Mas Ibin menjelaskan bahwa selama tiga tahun terakhir aliran sungai di kawasan tersebut sering meluap setelah hujan lebat, meski air biasanya surut dalam waktu singkat. Kondisi itu tetap membutuhkan penanganan serius dan menyeluruh agar genangan tidak terus berulang.
Baca Juga : Darurat Judol dan Pinjol Ilegal, Fraksi PKS DPRD Jatim Dukung Revisi Perda Trantibum
Ia menyebut, persoalan banjir di Kota Blitar tak bisa diselesaikan dengan pendekatan parsial. Pemerintah telah memetakan jalur aliran air dari kawasan Jatimalang hingga Plosokerep, dua wilayah yang memiliki kaitan langsung dalam sistem drainase kota.
Menurut dia, salah satu solusi yang sudah dilakukan adalah pembuatan sudetan di Jatimalang untuk mengalihkan sebagian debit air ke arah Kali Lahar. Tujuannya agar volume air yang mengalir ke kawasan bawah, termasuk Jalan Palem dan Plosokerep, tidak lagi berlebihan.
Namun, ia mengakui sudetan yang ada saat ini belum sepenuhnya efektif. Karena itu, pemerintah akan menyiapkan penambahan jalur baru pada tahun anggaran 2026. “Kita masih mencari pola yang paling tepat, mungkin perlu sudetan tambahan di atas Plosokerep agar aliran air tidak tertumpu di satu titik,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembesaran sungai atau pembangunan selokan baru sulit dilakukan karena kawasan tersebut sudah sangat padat permukiman.
Mas Ibin menginstruksikan Dinas PUPR untuk bekerja cepat menyiapkan rancangan teknis dan penganggaran, meski diakui bahwa kemampuan fiskal daerah masih terbatas. Ia tak menutup kemungkinan akan meminta dukungan dari pemerintah provinsi maupun pusat jika kebutuhan anggaran untuk proyek besar tersebut melebihi kapasitas APBD Kota Blitar.
“Anggaran kita memang terbatas, tapi kita tetap berupaya maksimal. Banjir harus ditangani dari akar persoalannya,” katanya.
Selain Jatimalang dan Plosokerep, Pemkot Blitar juga menyiapkan penanganan di sejumlah titik lain. Beberapa lokasi seperti Jalan Kalibrantas dekat Sumber Udel, kawasan Mbah Bendo, dan sekitar Taman Kehati sudah mulai dilakukan sudetan dan normalisasi melalui program APBD Perubahan (PAK).
Di kawasan Koplakan, misalnya, pemerintah tengah menyiapkan pembangunan terowongan air atau suntikan saluran baru agar aliran dari utara bisa melewati area PT KAI menuju selatan kota.
Kepala Dinas PUPR Kota Blitar Erna Santi membenarkan bahwa proyek di Koplakan merupakan hasil kolaborasi antara Pemkot Blitar dan PT KAI. Menurutnya, PT KAI akan melakukan pembersihan gorong-gorong di bawah rel kereta api, sementara Pemkot Blitar melanjutkan pembangunan saluran di sisi selatan. Anggaran yang dialokasikan melalui APBD Perubahan 2025 mencapai sekitar Rp300 juta. “Dengan langkah ini, air dari utara bisa langsung menembus ke selatan tanpa menumpuk di bawah rel,” jelas Erna.
Ia menambahkan, pemerintah juga tengah memperkuat sistem drainase di Jalan Kali Brantas yang dibiayai melalui APBD murni, serta menyiapkan perbaikan talud di kawasan IPAL Karangsari yang mengalami longsor. Perbaikan tersebut, kata Erna, masuk kategori pemeliharaan PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas) dan dilakukan untuk memastikan keamanan konstruksi di kawasan itu.
Sementara itu, Mas Ibin menegaskan bahwa Pemkot Blitar juga mulai menyiapkan rencana pengelolaan limbah terpadu agar aliran air hujan tidak tercampur dengan limbah rumah tangga dan industri. Pemerintah akan memfasilitasi kerja sama dengan pelaku usaha agar mereka mengelola limbah secara mandiri dan tidak membuangnya ke sungai.
“Ada beberapa titik yang sejak 1980-an masih membuang limbah ke aliran sungai. Itu harus kita hentikan. Pengelolaan limbah yang baik adalah bagian dari solusi banjir,” ungkapnya.
Dari sisi penganggaran, program penanganan banjir masuk dalam prioritas pembangunan kota. Meskipun porsi dana di PAK 2025 belum sepenuhnya terfokus pada proyek drainase, alokasi untuk sektor ini mencapai hampir Rp10 miliar. Selain penanganan banjir, Pemkot Blitar juga mengalokasikan dana untuk tata kelola kota, perbaikan jalan lingkungan, serta penambahan fasilitas sosial seperti mobil jenazah yang dinilai lebih mendesak.
Menurut Mas Ibin, kebijakan pembangunan yang ditempuh pemerintah tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga pada nilai kemanusiaan dan pelayanan publik. Ia mencontohkan, daripada membeli kendaraan dinas baru, dirinya memilih menganggarkan pembelian mobil jenazah untuk masyarakat. “Saya pikir itu jauh lebih bermanfaat. Pemerintah harus hadir di tengah kebutuhan warganya, sekecil apa pun,” ujarnya.
Langkah-langkah strategis ini menjadi bukti bahwa Pemkot Blitar menempatkan isu lingkungan dan kebersihan kota sebagai bagian penting dari pembangunan berkelanjutan. Dari Jatimalang hingga Kali Bacin, kerja-kerja kecil itu mengalir menjadi upaya besar: menjaga Kota Blitar agar tetap aman, bersih, dan layak huni bagi warganya.
