JATIMTIMES - Tingginya kasus Tuberkulosis (TBC) membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Batu harus memberikan perhatian serius untuk menekan angka penyebarannya. Untuk itu, Pemkot Batu segera membentuk satuan petugas (satgas) TBC untuk menangani kasus tersebut.
Rapat koordinasi (Rakor) Penyusunan langkah penanggulangan TBC dilangsungkan di Ruang Rapat Utama Balai Kota Among Tani Batu pada Selasa (28/10/2025) lalu. Rakor itu digelar bersama Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto, Tim Percepatan Penanganan TBC (TP2TBC) Provinsi Jawa Timur dan Dinkes Kota Batu.
Baca Juga : Motor Brebet usai Isi Pertalite, Harisandi DPRD Jatim: Pemprov dan Pertamina Harus Responsif
Heli Suyanto mengatakan, berdasarkan data, kondisi kasus TBC di Kota Batu sudah masuk dalam kategori darurat. Capaian Kota Batu hingga Oktober 2025 ini, sudah ada 48,77 persen temuan kasus TBC dan 86,40 persen menjalani pengobatan.
"Sementara, Pemprov Jatim memberikan target nasional untuk penurunan insidensi hingga 80 persen," ungkapnya.
Angka itu dinilai sangat jauh dalam mengejar target kesembuhan penderita TBC di Kota Batu. Ia mengungkapkan, sejauh ini Kota Batu belum memiliki Rencana Aksi Daerah (RAD) TBC. Maka, pembentukan satgas menjadi salah satu langkah strategis penanggulangan TBC di Kota Batu ke depannya.
"Kami akan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah desa (pemdes) hingga tenaga sosial," kata Heli.
Dengan pembentukan satgas itu, sambungnya, kasus TBC di Kota Batu dapat terus ditekan penyebarannya. Sekaligus juga dapat ditingkatkan kesembuhannya bagi para penderita.
"Sebagai tindak lanjut, kami juga akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Tim Percepatan Penanggulangan (TP2) TBC untuk mencapai target nasional," tegasnya.
Terpisah, Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit, dan Penanganan Bencana Dinkes Kota Batu dr Susana Indahwati menambahkan, para satgas tersebut akan dibekali berbagai pengetahuan medis yang terarah dan terukur.
Baca Juga : Rakor Dispendukcapil Blitar: Akta dan NIK Jadi Gerbang Awal Anak Menuju Pendidikan Berkualitas
Tujuannya apabila ada temuan kasus di tingkat desa misalnya, maka pemdes bisa menentukan langkah yang diambil. "Karena sejauh ini banyak masyarakat yang kurang aware terhadap TBC," kata Susan, sapaannya.
Pada beberapa kasus, didapati masyarakat yang tidak mengkomunikasikan jika terjangkit penyakit tersebut. Padahal, jika ada temuan kasus, seluruh anggota keluarganya wajib menjalani skrining mengenai paparan TBC. Namun banyak ditemui pula di antaranya juga yang masih menolak atau tidak mau disebut TBC.
Padahal, seseorang yang terjangkit TBC harus menjalani karantina minimal dua bulan pertama. Sementara empat bulan berikutnya jika virus sudah tidak bisa menginfeksi atau menularkan, penderita diperbolehkan keluar rumah. Dengan adanya satgas tersebut, dirinya berharap kesadaran masyarakat semakin tinggi.
"Pemdes juga menjadi ambil bagian dalam mengedukasi warganya agar tidak mengabaikan penularan TBC. Sehingga diharapkan dapat menekan angka TBC hingga tahun-tahun berikutnya," imbuh Susan.
