JATIMTIMES - Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan seluruh pelaksana program Makan Bergizi (MBG) di Kota Malang wajib mematuhi prosedur operasional standar (SOP) yang telah ditetapkan. Penegasan ini disampaikan menyusul temuan paket MBG yang kurang layak beberapa waktu lalu.
Dari pemeriksaan yang dilakukan, didapati adanya sebuah pelanggaran teknis yang berdampak pada kurang layaknya paket MBG. Pelanggaran itu terjadi pada pencucian food tray yang kurang bersih hingga membuat makanan tidak layak konsumsi.
Baca Juga : DPRD Malang Godok Raperda Penyertaan Modal Tirta Kanjuruhan: Investasi Air Bersih untuk Rakyat
“Karena satgas sudah dibentuk dan sudah saya perintahkan secara SOP itu harus detail sesuai tanggung jawabnya. Dari peristiwa kemarin sudah jelas ada satu SOP yang dilanggar, yaitu pada bagian food tray yang tidak dicuci dengan baik,” ujar Wahyu.
Ia menegaskan, pelaksanaan SOP secara disiplin adalah kunci agar program MBG tetap berjalan aman dan berkualitas. Apalagi sampai saat ini, program MBG sudah sangat diterima dengan baik di Kota Malang.
“Saya tegaskan SOP harus dilakukan dengan baik karena memang sudah ada tanggung jawab masing-masing. Di seluruh kelurahan, program MBG ini diterima dengan baik oleh masyarakat. Kualitas gizinya juga sudah terjaga,” lanjutnya.
Sebagai langkah pengawasan tambahan, Wahyu meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyiapkan satu porsi makanan tambahan untuk diperiksa oleh guru sebelum didistribusikan kepada siswa.
“Saya minta kepada SPPG agar menambah satu porsi contoh yang bisa dicek guru sebelum didistribusikan kepada anak-anak,” tegasnya.
Wahyu juga memastikan proses penerbitan surat laik higiene sanitasi (SLHS) bagi seluruh penyelenggara program telah berjalan. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan program MBG berjalan dengan baik.
“Saya perintahkan agar SPPG segera mengantongi SLHS. Kepala Dinkes sudah mengumpulkan semua SPPG dan alhamdulillah tahapannya sudah berjalan. Insya Allah minggu depan sudah keluar,” terangnya.
Baca Juga : Moreno Soeprapto Dorong Kader Gerindra Kawal Program Pemerintah di Kota Malang
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Husnul Muarif menjelaskan, rekomendasi SLHS didasarkan pada tiga aspek utama. Yakni pelatihan penjamah makanan, inspeksi kesehatan lingkungan, dan pemeriksaan kualitas air.
“Kalau ketiga syarat itu sudah terpenuhi, maka Dinas Kesehatan mengeluarkan rekomendasi SLHS, yang kemudian dibawa ke perizinan untuk mendapatkan sertifikat melalui sistem OSS,” jelas Husnul.
Ia menambahkan, hingga saat ini total sudah ada delapan penyelenggara yang direkomendasikan untuk memperoleh SLHS. Rekomendasi tersebut menjadi dasar bagi pelaku usaha dalam pengurusan dokumen sanitasi pangan bagi gerai (SPBG).
Terkait pengawasan, Dinkes juga memperkuat sistem monitoring berjenjang, mulai dari SPBG, SPPI hingga koordinator pengawas.
“Kami berharap, dengan diterbitkannya rekomendasi SLHS dan keterlibatan semua pihak, kegiatan pengelolaan pangan di Kota Malang bisa berjalan lebih baik dan aman,” pungkas Husnul.
