JATIMTIMES - Diskriminasi terhadap Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) ternyata masih menjadi luka sosial yang belum sembuh di Kota Malang. Yayasan Lingkar Gagasan Indonesia, atau yang dikenal dengan Lingga Indonesia, kini tampil terdepan dalam menggugah kesadaran publik dan mendorong pemerintah untuk bertindak nyata.
Melalui Forum Group Discussion (FGD) bertajuk "Penguatan Kolaborasi Multipihak dalam Upaya Penghapusan Stigma dan Diskriminasi terhadap Komunitas Terdampak HIV/AIDS", Lingga Indonesia menyerukan gerakan masif penghapusan diskriminasi. Kegiatan ini digelar di salah satu hotel di Kota Malang, Selasa (21/10/2025), dengan melibatkan berbagai unsur penting, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), praktisi hukum, hingga komunitas sipil.
Baca Juga : Kronologi Clara Shinta Pisah Rumah dengan Suami Usai Dua Bulan Menikah, Akui Lelah Hadapi Silent Treatment
Koordinator Program Lingga Indonesia, Rifan Ansori, menyebut bahwa diskriminasi terhadap ODHA kini tidak hanya terjadi secara langsung. Bahkan ia menilai saat ini juga marak di ranah digital.
“Masih ada kasus intimidasi lewat media sosial, penyebaran foto tanpa izin, bahkan doxing terhadap penyintas maupun aktivis HIV/AIDS. Diskriminasi di lingkungan kerja juga masih kami temukan,” ungkap Rifan.
Menurutnya, masyarakat terdampak HIV/AIDS kerap mengalami tekanan psikologis karena stigma sosial, dan ironisnya, masih banyak yang belum tahu bagaimana cara melaporkan jika menjadi korban diskriminasi.
Dari hasil diskusi, terungkap bahwa penanganan diskriminasi terhadap ODHA terfragmentasi. Untuk kasus di lingkungan kerja, misalnya, menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, untuk kasus ujaran kebencian dan penyebaran konten di internet, wewenangnya berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI.
“Ini menunjukkan bahwa perlu sinergi kuat antar instansi. Pemerintah daerah tak bisa lagi hanya berdiam diri. Koordinasi dan kolaborasi lintas sektor harus diperkuat,” tegas Rifan.
Tak hanya mengurai masalah, FGD ini juga menjadi ajang membahas solusi strategis. Salah satu rekomendasinya adalah mendorong pembentukan Peraturan Daerah (Perda) khusus terkait penanggulangan penyakit menular dan perlindungan bagi ODHA.
“Perda akan menjadi payung hukum yang kuat untuk memastikan seluruh elemen, baik pemerintah maupun masyarakat, bisa bergerak serentak menangani HIV/AIDS,” lanjut Rifan.
Baca Juga : Lirik Mars Hari Santri Nasional 22 Oktober yang Menggema Tiap Tahun
FGD tersebut dihadiri perwakilan dari sejumlah OPD Pemkot Malang seperti Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja-PMPTSP, Dinas Sosial-P3AP2KB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hingga Diskominfo.
Selain itu, sejumlah komunitas sosial juga turut terlibat, antara lain Igama, Yayasan Mahameru, TB Care Yabhysa, Wamarapa, Yayasan Sadar Hati, hingga Fatayat NU Kota Malang. Narasumber dari LBH Pos Malang juga dihadirkan untuk memberikan perspektif hukum dalam penanganan kasus diskriminasi.
Menurut data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, hingga pertengahan 2025, tercatat lebih dari 53 ribu kasus HIV/AIDS di wilayah Jatim. Kota Malang menjadi salah satu daerah dengan angka kasus cukup signifikan. Kondisi ini memperkuat urgensi kolaborasi semua pihak, bukan hanya untuk penanggulangan penyakit, tetapi juga untuk melawan stigma yang melekat.
Gerakan penghapusan diskriminasi terhadap ODHA bukan hanya soal kepedulian, tetapi bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Lingga Indonesia telah memantik api perubahan, kini giliran pemerintah dan masyarakat luas untuk ikut menjaga nyalanya.
“Kami tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah, komunitas, dan masyarakat harus bergandengan tangan agar ODHA bisa hidup bermartabat tanpa takut dihakimi,” pungkas Rifan.
