JATIMTIMES - Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Suwadji meminta seluruh satuan pendidikan (satdik) untuk turut mengawasi pendistribusian menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Atensi tersebut turut ditujukan sebagai respons pemerintah buntut adanya dugaan intimidasi kepada para penerima MBG.

"Kepala sekolah beserta orang tua, apabila ada yang minta tanda tangan surat pernyataan, cek dan pastikan isinya tidak merugikan. Apabila pernyataannya ada konsekuensi tanggung jawab yang bukan kapasitas dan kewenangan kepala sekolah, wajib menolak," ujar Suwadji.

Baca Juga : Keracunan MBG Bikin Siswa dan Orang Tua Masih Trauma, Dewan Dorong Pemkot Batu Beri Sosialisasi

Diberitakan sebelumnya, sempat beredar surat pernyataan misterius yang hendak ditujukan kepada para wali murid. Yakni dari pelajar sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang berada di wilayah Kabupaten Malang.

Berdasarkan file soft copy yang dihimpun JatimTIMES, dokumen elektronik yang sempat beredar tersebut mirip dengan surat pernyataan pada umumnya. Yakni turut disematkan kolom identitas bagi calon pengisi surat pernyataan.

Namun, mulai ditemukan beberapa keanehan jika disimak pada isi surat pernyataannya. Di antaranya ialah pernyataan untuk bersedia menerima atau tidak mengizinkan anak  para wali murid tersebut menerima progam MBG.

Padahal jelas, pelajar SD dan SMP turut menjadi sasaran penerima MBG dari pemerintah pusat. "Sehubungan dengan program pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai Oktober 2025 s.d. April 2026, maka saya: mengizinkan/tidak mengizinkan anak saya menerima program MBG tersebut".

Dua opsi itulah yang kemudian diminta untuk dipilih oleh pembuat surat pernyataan. Yakni dengan cara mencoret opsi yang tidak dipilih. "Apabila terjadi kejadian yang luar biasa, saya bersedia merahasiakan dan untuk selanjutnya mencari penyelesaian/solusi yang terbaik dengan pihak-pihak terkait dan tidak akan menuntut apa pun kepada pihak mana pun".

Di surat pernyataan yang telah diisi tersebut kemudian diwajibkan  menyertakan tanggal serta disematkan tanda tangan  pembuat surat pernyataan. "Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku". Kalimat itulah yang tertulis pada file surat pernyataan misterius tersebut.

Baca Juga : Dana Transfer dari Pemerintah Pusat Kena Pangkas Rp 168 Miliar, Begini Strategi Pemkot Batu Tahun Depan

Hingga kini belum diketahui secara pasti terkait siapa yang membuat dan mengedarkan surat pernyataan tersebut. Namun yang jelas surat pernyataan misterius ihwal penyaluran program MBG tersebut telah ditarik oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.

"Kami telah melakukan beberapa langkah termasuk memberi arahan dan warning pada para satdik," ujar Suwadji saat menanggapi beredarnya surat pernyataan misterius tersebut.

Lebih lanjut, dijabarkan Suwadji, beberapa arahan dan peringatan kepada satdik tersebut di antaranya juga turut ditujukan kepada para kepala sekolah dan guru. "Kepala sekolah dan guru harus ikut bertanggungjawab terhadap kelancaran dan keamanan pendistribusian MBG, serta ikut memantau SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang melayani," bebernya.

Lebih lanjut, Suwadji juga meminta pihak sekolah untuk menunjuk person in charge (PIC) atau penanggung jawab MBG. "Sekolah menunjuk satu guru honorer sebagai PIC. Memastikan bahwa makanan yang akan dibagi layak, higienis, sehat dan bergizi serta koordinasi mantap dengan semua pihak yang terkait," pungkas Suwadji.