JATIMTIMES – Bupati Magetan Hj Nanik Sumantri menunjukkan respons cepat menyikapi persoalan tambang yang memicu kekhawatiran publik. Meski kewenangan pemerintah daerah terbatas dalam urusan pertambangan, Nanik menegaskan bahwa Pemkab Magetan tidak tinggal diam.
“Pemerintah mabupaten harus hadir dengan kebijakan yang dapat dijalankan demi melindungi keselamatan dan kepentingan masyarakat,” tegasnya menyikapi insiden longsor di kawasan tambang Desa Trosono, Kecamatan Parang.
Baca Juga : Dua Rumah di Situbondo Hangus Terbakar, Bupati Datang dan Beri Bantuan
Sejumlah langkah strategis langsung digulirkan, mulai dari penghentian sementara operasional tambang, permintaan audit tata kelola kepada Pemprov Jatim, hingga penguatan monitoring lintas sektor oleh DLHP Magetan.
Pertama, melakukan koordinasi agar dilakukan penghentian sementara operasional tambang di lokasi longsor di Desa Trosono.
Kedua, meminta kepada Pemprov Jatim untuk melakukan audit menyeluruh kepada pengelola tambang terkait tata kelola tambang.
Ketiga, DLHP Magetan agar lebih mengintensifkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait tata kelola pertambangan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat memitigasi potensi bencana yang diakibatkan oleh tata kelola pertambangan, baik itu bencana alam maupun sosial. “Kami ingin persoalan pertambangan yang ada di Magetan dapat terkelola dengan baik di berbagai aspek, baik dari aspek kepentingan ekonomi, maupun sosial. Dan yang tidak kalah penting adalah terkait konservasi lingkungan serta keamanan masyarakat.“ ungkap bupati.
Baca Juga : Rembuk Pemuda, Bupati Tulungagung Dorong Transformasi Ekonomi
Dengan 14 titik tambang aktif —10 telah berizin dan 4 dalam proses— pemkab menaruh harapan besar pada sinergi antara pengelola tambang, pemerintah provinsi, dan masyarakat.
“Kami ingin aktivitas pertambangan bisa memberi manfaat nyata tanpa mengorbankan keselamatan warga dan kelestarian alam,” ujar bupati perempuan pertama di Magetan ini.
