JATIMTIMES - Meski Kota Malang sukses mencetak sejarah di Porprov Jatim 2025 dengan meraih 136 medali emas, namun sorotan tajam datang dari Komisi D DPRD Kota Malang. Fokus kritik tak ditujukan pada atlet atau cabang olahraga (cabor), melainkan pada pihak penyelenggara Disporapar dan KONI Kota Malang.
Anggota Komisi D dari Fraksi PKB, Saniman Wafi, menegaskan bahwa yang akan dievaluasi adalah aspek pertanggungjawaban pelaksanaan. Termasuk penggunaan anggaran, pemenuhan hak-hak atlet, dan kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi.
Baca Juga : 400 Peserta Berebut Juara Open Turnamen Catur se-Jatim di Jombang
“Kami tidak sedang mengevaluasi perjuangan para atlet. Justru kami sangat hormat dan berterima kasih atas capaian luar biasa ini. Tapi ada hal-hal yang harus diklarifikasi dari penyelenggara,” tegas Wafi.
Menurut Wafi, DPRD sebagai pihak yang terlibat dalam penganggaran memiliki kewenangan penuh untuk meminta laporan pertanggungjawaban. Ia menyayangkan tidak adanya rapat koordinasi pasca-pelaksanaan, padahal saat perencanaan rakor rutin dilakukan.
“Di tahap awal, kami intens rapat. Tapi setelah pelaksanaan malah sepi. Ini yang kami pertanyakan. Kami sudah komunikasi dengan Ketua Komisi D, dan pemanggilan terhadap KONI dan Disporapar sedang kami agendakan,” ujar Wafi.
Wafi juga menerima sejumlah laporan dari cabor terkait hak-hak yang belum disalurkan, termasuk bonus atlet dan relawan, serta pemenuhan sarana-prasarana. Ia menyebut, hal tersebut perlu diklarifikasi secara terbuka untuk menghindari kekecewaan di kalangan atlet.
“Jangan sampai perjuangan mereka di lapangan malah dibayar dengan janji-janji yang belum terpenuhi. Kami ingin semuanya jelas, dari bonus hingga fasilitas. Ini soal komitmen,” tandasnya.
Komisi D juga mendorong adanya forum evaluasi terbuka, yang tak hanya melibatkan KONI dan Disporapar, tetapi juga menghadirkan langsung perwakilan cabor sebagai suara lapangan.
Baca Juga : Messi Antar Inter Miami Bungkam NY Red Bulls 5-1
“Kami ingin dengar dari semua pihak. Bukan hanya laporan satu arah. Evaluasi ini untuk pembenahan ke depan, agar pembinaan olahraga tidak berhenti saat Porprov selesai,” tambah Wafi.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa DPRD Kota Malang akan memastikan akuntabilitas setiap anggaran dan kegiatan. Porprov, kata Wafi, bukan hanya soal medali, tapi juga soal transparansi dan tanggung jawab publik.
“Empat pilar sukses Porprov itu juga termasuk sukses administrasi dan pertanggungjawaban. Itu yang akan kami kawal ketat,” pungkasnya.
