JATIMTIMES - Upaya mempercepat penyelesaian hasil temuan pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Kota Batu kini dilakukan melalui sistem digital. Inspektorat Kota Batu mulai menerapkan aplikasi E-Audit dan E-Konsultasi sebagai sarana untuk memantau tindak lanjut hasil audit sekaligus membuka ruang konsultasi bagi organisasi perangkat daerah (OPD).
Kepala Inspektorat Kota Batu, Endro Wahyudi mengatakan digitalisasi tersebut merupakan bagian dari pembenahan sistem pengawasan agar proses administrasi tidak lagi bergantung pada mekanisme manual yang membutuhkan waktu lebih lama.
Baca Juga : Wanita Bobol Swalayan di Kota Malang, Gagal Kabur usai Jatuh dari Lantai Tiga
Menurutnya, aplikasi tersebut memungkinkan setiap perangkat daerah melaporkan perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan secara langsung sehingga progres penyelesaian rekomendasi dapat dipantau kapan saja.
“Fungsi sistem ini mempercepat proses pelaporan, pelacakan tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP), serta meminimalisir potensi penyimpangan,” kata Endro, Senin (20/7/2026).
Ia menjelaskan, selama ini tindak lanjut hasil pengawasan kerap memerlukan koordinasi berulang karena seluruh proses administrasi dilakukan secara bertahap. Melalui sistem digital, setiap perkembangan dapat terdokumentasi secara otomatis sehingga memudahkan proses evaluasi.
Selain digunakan untuk memantau tindak lanjut hasil audit, aplikasi E-Audit juga menjadi sarana bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan audit, reviu, pemantauan, hingga evaluasi tata kelola pemerintahan.
“Lewat aplikasi ini penyelesaian TLHP akan semakin cepat, sekaligus mengadministrasikan secara digital pelacakan rekomendasi audit agar perangkat daerah segera menindaklanjuti temuan,” imbuhnya.
Baca Juga : Viral Dikira Mirip Yesus, Peternak Kota Batu Tembus 112 Ribu Pengikut dalam Waktu Singkat
Endro menambahkan, sistem tersebut juga memuat fitur penjadwalan kegiatan audit, pemantauan pelaksanaan pemeriksaan, hingga pencatatan kinerja pengawasan secara daring. Seluruh dokumen hasil pemeriksaan akan tersimpan dalam satu sistem yang lebih mudah diakses oleh pihak yang berwenang.
Tak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, Inspektorat juga menghadirkan E-Konsultasi sebagai ruang komunikasi antara APIP dengan perangkat daerah. Melalui layanan ini, OPD dapat berkonsultasi sebelum menjalankan program atau mengambil kebijakan tertentu sehingga potensi kesalahan administrasi dapat diminimalkan sejak awal.
“Aplikasi ini juga digunakan sebagai pengarsipan dan dokumentasi elektronik. Seluruh dokumen hasil pemeriksaan tersimpan secara terpusat, aman, terstandar, dan mudah diakses. Selain itu, tersedia layanan konsultasi daring agar perangkat daerah dapat berdiskusi dan memperoleh pendampingan secara preventif,” tutup Endro.
