JATIMTIMES - Beredarnya pesan berantai di WhatsApp yang memuat daftar nama yang dikaitkan dengan dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan publik. Dalam daftar yang viral tersebut, terdapat sejumlah nama pejabat, politisi, hingga pihak lain yang disebut-sebut terkait dengan kasus yang kini tengah diusut aparat penegak hukum.
Meski demikian, informasi yang beredar luas di media sosial itu belum dapat dipastikan kebenarannya. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari penyidik yang membenarkan daftar nama tersebut sebagai pihak yang terlibat secara hukum dalam perkara itu.
Baca Juga : Pertamax Paling Mahal, Berikut Perbandingan Harga BBM Pertamina, Shell, BP, dan Vivo Per 10 Juni 2026
Isu ini mencuat setelah mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, menyatakan akan mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG. Melalui kuasa hukumnya, Sony mengaku siap bekerja sama dengan penyidik untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga ikut terlibat dalam program tersebut.
"Kami baru saja dari rutan untuk mendapatkan pernyataan dari klien kami. Klien kami menyatakan akan mengajukan JC," kata kuasa hukum Sony Sonjaya, Krisna Murti, dikutip Rabu (10/6/2026).
Krisna menjelaskan, langkah tersebut bukan upaya untuk menghindari tanggung jawab hukum. Menurut dia, kliennya justru ingin bersikap kooperatif demi mengungkap fakta yang lebih luas.
"Kita bukan menghindar dari permasalahan hukum, tapi kita ingin mengungkap dan kooperatif mengungkap siapa-siapa saja yang terlibat di dalam program unggulan presiden ini. Jadi, sekali lagi kita bukan menghindar," tandasnya.
Soal pihak yang dimaksud, Krisna menyebut Sony telah memberikan sejumlah informasi kepada penyidik. Bahkan, lebih dari 20 nama telah disebutkan dalam pemeriksaan.
"Lebih dari 20 nama itu disebutkan. Cuma klien kami bilang itu baru sebagian. Karena kemarin pemeriksaan cukup lelah, jadi akan diungkap lagi pada pemeriksaan lanjutan. Intinya baru sebagian saja nama-nama itu," ujar Krisna.
Di tengah berkembangnya kasus tersebut, muncul pesan berantai di WhatsApp yang berisi daftar 26 nama yang diklaim berkaitan dengan dugaan korupsi MBG. Daftar itu kemudian tersebar luas melalui berbagai platform media sosial.
Berdasarkan pesan yang beredar luas di media sosial, seperti dilansir dari akun Instagram @noise.talks, nama-nama yang disebut antara lain:
1. Nanik S. Deyang
2. Patris Rumbayan (disebut sebagai ibu dari Teddy)
3. Ketua DPRD Jawa Timur dan Jawa Tengah
4. Suwardi Samiran
5. Dudung (melalui kepala BGN)
6. Puti Sari dari Komisi IX DPR RI
7. D. Mahari dari Komisi IX DPR RI
8. Yahya Zaini dari Komisi IX DPR RI
9. Wihardi dari Banggar DPR RI
10. Cucun Ahmad (DPR)
11. Ketua dan seluruh wakil Banggar DPR RI
12. Bima Arya
13. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Feri
14. Ahmad Riza Patria
15. Ketua Komisi IX DPR RI
16. Seluruh wakil ketua Komisi IX DPR RI, kecuali Charles Honoris, beserta seluruh poksi Komisi IX
17. Dek Gam dari Komisi IX DPR RI
18. Muslim Ayu dari Komisi III DPR RI
19. Fitroh Basori yang disebut sebagai wakil pimpinan KPK
20. Kajari Purwakarta Sulvia Dewi Hapsari SH, MH
21. Kapolres Bekasi Kombes Sumarni
22. Irma Chaniago dari Komisi VI DPR RI
23. Uya Kuya dari Komisi III DPR RI
24. Lula Kamal yang disebut sebagai PIC Menko Pangan
25. Dua kolonel yang disebut merupakan usulan AHY
2u. Gabungan asosiasi GAMBI-Kadin Makan Bergizi Indonesia dan pihak lainnya.
Meski demikian, daftar tersebut belum dapat dipastikan validitasnya. Aparat penegak hukum juga belum mengumumkan secara resmi pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan daftar yang beredar tersebut.
Baca Juga : Ranking FIFA Timnas Indonesia Naik ke Posisi 118 usai Kalahkan Mozambik
Salah satu nama yang disebut dalam pesan berantai itu adalah Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak Rouf. Menanggapi kabar yang beredar, Musyafak membantah keras tuduhan tersebut.
"Hoaks tidak benar, saya tidak pernah berurusan dengan MBG," kata Musyafak, Rabu (10/6/2026).
Politikus PKB itu mengungkapkan dirinya tidak memiliki keterkaitan dengan Badan Gizi Nasional maupun dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program MBG. "Saya nggak ada urusan sama sekali, itu hoaks," ujarnya.
Sebelumnya Krisna mengungkapkan, alasan kliennya mengajukan justice collaborator karena tidak ingin menanggung sendiri persoalan hukum yang menurutnya melibatkan banyak pihak.
Ia mencontohkan adanya dugaan penyimpangan terkait pembagian titik pelaksanaan program MBG. "Contohnya, klien kami memberikan titik ini, misalkan 50 kepada A, 100 kepada B. Ternyata yang dibangun hanya sedikit, sisanya dijual. Lalu mereka (PIC) mengatakan PIC klien kami. Masa uangnya masuk ke mereka semua, tapi dibebankan kepada klien kita?" ungkapnya.
Tak hanya itu. Sony juga disebut siap membuka dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan barang di lingkungan BGN. "Dalam pemeriksaan besok, klien kami akan mengungkap bagaimana proses tender seperti motor, lalu IT, kemudian tablet, lalu ada pengadaan kaus kaki dan sebagainya. Itu akan diungkap lebih besar lagi dan dipastikan klien kami tidak membidangi pengadaan-pengadaan itu," pungkasnya.
