JATIMTIMES - Wacana penutupan program studi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) memicu kegelisahan di kalangan akademisi. Kebijakan yang diarahkan pada penutupan prodi yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dinilai berpotensi menggeser orientasi pendidikan tinggi hanya menjadi pemasok tenaga kerja industri.
Guru Besar Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang sekaligus Chairman Yasmine Institute, Prof Dr. HM. Zainuddin, menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara mendalam agar tidak mereduksi tujuan utama pendidikan tinggi. Menurutnya, perguruan tinggi tidak semata-mata dibangun untuk mencetak pekerja teknis, tetapi membentuk manusia utuh yang memiliki ilmu, karakter, dan tanggung jawab sosial.
Baca Juga : Camat Asembagus Situbondo Intensifkan Ground Check Data Warga Miskin, Pastikan Bansos Tepat Sasaran
“Kampus jangan sampai hanya disiapkan untuk mencetak tukang. Pendidikan tinggi memiliki mandat lebih besar, yakni membentuk manusia berilmu dan berkarakter,” ujar Zainuddin, Sabtu, (9/5/2026).
Kemdiktisaintek sebelumnya menggulirkan wacana evaluasi hingga penutupan program studi yang dinilai mengalami oversupply lulusan dan tidak sesuai kebutuhan pasar kerja. Langkah tersebut disebut sebagai ultimum remedium atau jalan terakhir setelah evaluasi dan pembinaan dilakukan. Pemerintah juga menyoroti ketimpangan antara jumlah lulusan perguruan tinggi dengan daya serap dunia kerja yang diperkirakan mencapai sekitar 470 ribu lulusan tidak terserap sesuai bidangnya.
Namun, menurut Zainuddin, alasan ketidaksesuaian dengan kebutuhan industri tidak dapat dijadikan dasar utama penutupan program studi. Ia menegaskan bahwa pendidikan nasional memiliki tujuan jauh lebih luas dibanding sekadar memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja.
Ia mengutip tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang menekankan pengembangan peserta didik agar menjadi manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.
Dalam konteks Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), orientasi tersebut bahkan lebih kuat karena memiliki mandat mencetak sarjana Muslim yang memiliki kemampuan tafaqquh fiddin atau pendalaman ilmu agama. Karena itu, apa pun program studi yang dipilih mahasiswa, menurutnya tetap harus dibarengi kompetensi keagamaan dan pembentukan karakter.
“Tujuan utama penyelenggaraan pendidikan tinggi bukan melulu untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi memberikan kompetensi sesuai bidang studi sekaligus mendidik manusia agar beriman dan berakhlak mulia,” katanya.
Ia menilai kecenderungan pendidikan yang terlalu berorientasi industri justru berisiko melahirkan generasi yang kehilangan karakter. Zainuddin mencontohkan negara-negara maju yang mulai kembali menaruh perhatian besar pada pendidikan karakter di tengah derasnya perkembangan teknologi.
Di Amerika Serikat, kata dia, para pendidik mulai menyadari pentingnya pendidikan karakter sebagai bagian penting kurikulum sekolah. Sementara Jepang mengembangkan paradigma Society 5.0 untuk memastikan revolusi digital tidak memutus akar budaya masyarakatnya.
Menurutnya, pendidikan tanpa karakter akan melahirkan manusia yang cenderung melakukan eksploitasi terhadap sesama maupun lingkungan. Karena itu, PTKI selama ini tetap mempertahankan pendidikan nilai, kebersamaan, dan penguatan moral sebagai identitas utama.
Zainuddin juga menyoroti anggapan bahwa lulusan perguruan tinggi agama sulit bersaing di dunia kerja. Ia justru menyebut lulusan PTKI memiliki nilai tambah berupa karakter dan kemampuan adaptasi.
Baca Juga : Anggota Dewan Prihatin Ada Tiga Siswa SD di Wilayah Kota Banyuwangi Terpaksa Putus Sekolah
Ia mengutip hasil penelitian EQ Inventory Reuven Bar On yang menyebut IQ hanya berpengaruh sekitar 6 hingga 20 persen terhadap keberhasilan seseorang, sedangkan 80 hingga 90 persen ditentukan oleh sikap dan karakter. Penelitian Institut Teknologi Carnegie juga menunjukkan 85 persen kesuksesan seseorang dipengaruhi faktor kepribadian, sementara kemampuan teknis hanya menyumbang 15 persen.
“Karakter menjadi modal penting dalam dunia kerja. Banyak lulusan PTKI justru mampu menciptakan lapangan pekerjaan meski tidak selalu bekerja sesuai bidang studinya,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui evaluasi program studi tetap diperlukan apabila tidak memenuhi standar mutu, kehilangan keberlanjutan akademik, atau tidak lagi dapat dikembangkan. Namun evaluasi itu harus dibarengi pembinaan dan peringatan yang jelas, bukan langsung berujung penutupan.
Selain mengkritik arah kebijakan pendidikan tinggi, Zainuddin juga menilai pemerintah perlu mengevaluasi ekosistem ketenagakerjaan dan industri. Menurutnya, persoalan mismatch lulusan tidak sepenuhnya berasal dari kampus, melainkan juga sistem rekrutmen dan minimnya penghargaan terhadap hasil riset perguruan tinggi.
Ia mencontohkan masih banyak hasil penelitian kampus yang kesulitan memperoleh pengakuan atau izin edar, termasuk produk ekstrak tumbuhan yang terkendala regulasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Di sisi lain, anggaran riset di Indonesia dinilai masih rendah dan bahkan mengalami pemotongan dengan alasan efisiensi.
Karena itu, ia menilai sinergi antara pemerintah, dunia industri, dan perguruan tinggi menjadi kebutuhan mendesak. Zainuddin mencontohkan model di Jerman melalui Max Planck Institute yang menjadi pusat riset rujukan perusahaan-perusahaan besar sehingga hasil penelitian kampus dapat langsung terserap dunia industri.
“Pemerintah, perusahaan, dan perguruan tinggi harus membangun kerja sama yang nyata. Kalau tidak, kampus hanya akan dipaksa mengikuti pasar tanpa diberi ruang membangun peradaban,” tuturnya.
