JATIMTIMES - Pemerintah Kota Malang mengubah strategi pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Fokus kini beralih ke wilayah Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang.
Pemkot mempercepat penyiapan lahan baru setelah menemui kendala status lahan sebelumnya. Upaya ini menargetkan kepastian legal agar proyek tidak kembali tertunda.
Kepala BKAD Kota Malang, Subkhan, menjelaskan perubahan lokasi dilakukan karena lahan Buring berstatus hijau. Status tersebut tidak mengizinkan pembangunan fasilitas permanen.
“Lahan baru berada di Arjowinangun, tepatnya Babatan. Kami pilih sebagai pengganti karena statusnya legal,” ujar Subkhan.
Pemkot kemudian menginventarisasi aset daerah yang memenuhi syarat pembangunan. Mereka memastikan lahan baru memiliki dasar hukum yang kuat.
Namun, pembangunan fisik belum bisa dimulai dalam waktu dekat. Pemkot masih menunggu keputusan pemerintah pusat sebagai pemegang kewenangan proyek.
“Kementerian PU membangun, Kemensos menjadi pengguna, dan kurikulum diatur Kemendikdasmen. Kami menunggu keputusan pusat," tuturnya.
Revisi proposal juga menjadi pekerjaan lanjutan yang harus diselesaikan. Dokumen lama masih mencantumkan lokasi Buring sehingga perlu diperbarui.
Sambil menunggu, program Sekolah Rakyat tetap berjalan melalui fasilitas sementara. Kegiatan belajar saat ini berlangsung di Politeknik Kota Malang.
Baca Juga : Perbaikan Jalan Gondanglegi-Balekambang 60 Persen, DPUBM Kabupaten Malang Usulkan Tambahan PJU
Pemkot menyiapkan skenario relokasi setelah bangunan permanen selesai. Seluruh aktivitas pendidikan akan dipindahkan ke lokasi baru.
Lahan Arjowinangun memiliki luas sekitar 6,7 hektare. Meski lebih kecil dari lokasi lama, lahan ini dinilai tetap memadai.
Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, memastikan seluruh syarat administrasi sudah diajukan.
“Program masuk tahun ini, kami menunggu tahapan dari pusat,” ujarnya.
Sekolah Rakyat ini ditargetkan menampung hingga 1.000 siswa. Jenjang pendidikan mencakup SD, SMP, hingga SMA.
