JATIMTIMES – Gelombang penonaktifan massal kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) oleh Kementerian Sosial berdampak langsung pada ribuan warga Kota Batu. Berdasarkan data terbaru Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), sebanyak 4.402 warga telah dinonaktifkan dari status penerima bantuan iuran pemerintah.
Langkah ini menyisakan 27.107 orang yang masih berstatus peserta aktif di wilayah Kota Batu. Penonaktifan tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan pusat untuk memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran melalui pemutakhiran data yang ketat.
Baca Juga : Indeks Kualitas Udara Kota Batu Kian Merosot
Untuk diketahui, PBI JK merupakan program bantuan iuran dari pemerintah pusat untuk membayar tiap bulan pada kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Bantuan itu diperuntukkan masyarakat di kelas kepesertaan tertentu yang notabene kurang mampu, di luar program iuran mandiri.
Kepala Bidang Bantuan & Jaminan Sosial (Banjamsos) Dinsos Kota Batu, Yandi Galih Pratama, mengungkapkan bahwa ribuan warga tersebut dinonaktifkan berdasarkan hasil sinkronisasi data terbaru. Fokus utama saat ini adalah melakukan verifikasi ulang di lapangan untuk memastikan akurasi data warga yang tergeser tersebut.
"Menurut data SIKS-NG ada sebanyak 4.402 warga yang dinonaktifkan tahun ini," jelas Yandi Galih, Rabu (25/2/2026).
Salah satu penyebab utama gugurnya ribuan peserta ini adalah fenomena kenaikan desil atau tingkat kesejahteraan. Kepala BPS Kota Batu, Herlina Prasetyowati Sambodo, menjelaskan bahwa dalam sistem pemeringkatan nasional, posisi seseorang bisa terdorong naik karena adanya pergeseran data kesejahteraan keluarga lainnya.
"Artinya, perubahan desil itu tidak serta-merta karena keluarga tersebut mendadak sejahtera atau kaya," terang Herlina.
Selain faktor peringkat, integrasi data sektoral kini menjadi penjegal otomatis. Sistem telah terkoneksi langsung dengan data pajak kendaraan bermotor hingga rekening PLN. Jika warga terdeteksi memiliki kendaraan atau menggunakan daya listrik kategori non-subsidi, sistem otomatis mendeteksi adanya peningkatan kesejahteraan.
"Jika di data pajak tercatat punya kendaraan atau di data PLN menggunakan daya listrik besar, sistem akan mendeteksi itu sebagai peningkatan kesejahteraan," tambahnya.
Masalah penyalahgunaan NIK juga menjadi temuan pelik. Banyak NIK warga kurang mampu yang dipinjam pihak lain untuk mendaftarkan aset seperti kendaraan atau listrik daya tinggi. Akibatnya, transaksi keuangan yang terekam atas NIK tersebut melonjak dan memicu kenaikan desil secara otomatis.
Faktor lain yang memicu penonaktifan meliputi kepemilikan aset berlebih, pindah domisili, hingga jenis pekerjaan yang dianggap tidak layak menerima bantuan, seperti keluarga ASN, TNI, maupun Polri. Selain itu, banyak ditemukan kasus peserta yang sebenarnya sudah meninggal dunia namun statusnya belum dilaporkan.
Guna memastikan keadilan, petugas kini dikerahkan untuk melakukan ground checking atau pengecekan langsung ke rumah warga. Hasil pengecekan lapangan ini nantinya akan menjadi penentu akhir.
"Yakni apakah warga tersebut layak masuk kembali ke desil bawah atau harus berpindah ke kepesertaan BPJS Kesehatan mandiri," imbuhnya.
