JATIMTIMES - Fraksi PPP–PSI DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) menegaskan tambahan penyertaan modal Rp300 miliar kepada PT Jamkrida Jatim tidak boleh diputuskan tanpa kajian kelayakan investasi yang detail dan mendalam, mengingat dana tersebut bersumber dari APBD atau uang rakyat.
Juru Bicara Fraksi PPP–PSI Erick Komala menyatakan, pihaknya memahami peran strategis BUMD dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM. Dengan jumlah UMKM Jatim yang telah mencapai 9,78 juta unit usaha, keberadaan Jamkrida dinilai penting sebagai lembaga penjaminan kredit daerah. Namun demikian, setiap kebijakan penyertaan modal harus melalui perhitungan matang dan berbasis kajian profesional.
Baca Juga : Kerap Tergenang hingga 5 Jam, Warga Puri Gunung Anyar Regency Curhat ke DPRD Surabaya
Ia menegaskan, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, setiap rencana penyertaan modal pemerintah daerah apalagi sebesar Rp300 miliar wajib didahului dengan kajian kelayakan investasi yang detail dan mendalam dari PT Jamkrida Jatim
"Karena penyertaan modal dari APBD bersumber dari keuangan daerah yang pada dasarnya merupakan uang rakyat. Oleh karena itu, sejauh mana keyakinan hasil kajian tersebut sehingga Pemprov Jatim memutuskan pemberian tambahan modal sebesar tersebut, mohon penjelasan,” tegas Erick.
PPP–PSI juga menekankan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini menuntut efisiensi dan prioritas program. Karena itu, penyertaan modal harus mempertimbangkan biaya peluang penggunaan dana publik.
"Bahwa kemampuan dan penggunaan fiskal daerah saat ini dituntut efisiensi anggaran, kami sependapat selain memperhitungkan potensi keuntungan finansial maka kebijakan penyertaan modal juga perlu memperhatikan biaya peluang (opportunity cost) penggunaan dana publik (APBD)," urainya.
"Harapan kami penyertaan modal sebesar Rp300 miliar sejauh mana analisa tingkat pengembalian modal (cost of equity) yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur apabila rencana penambahan modal disetujui dan diberikan, mohon penjelasan,” lanjutnya.
Fraksi meminta skema tambahan modal dijelaskan secara transparan agar penggunaan APBD tetap terarah dan terukur.
Berdasarkan laporan Jamkrida hingga Juni 2025, perusahaan telah menyalurkan penjaminan kepada 122.750 UMKM dengan total nilai mencapai Rp10,11 triliun. PPP–PSI mengapresiasi capaian tersebut, namun mempertanyakan kesiapan perusahaan dalam merealisasikan target menjamin 1 juta UMKM di Jatim.
Baca Juga : MUI Sebut Perjanjian Dagang RI–AS Bertentangan dengan UU, Soroti Pengecualian Sertifikasi Halal
"Pertanyaan mendasarnya adalah sejauh mana langkah-langkah PT Jamkrida (Perseroda) Jatim mampu menjamin sebanyak 1 juta UMKM di Jawa Timur, saat ini saja masih sejumlah 122 ribu UMKM yang telah diberikan pembiayaan penjaminan,” ujar Erick.
Fraksi PPP–PSI juga mengingatkan bahwa sebagai Perseroda, tata kelola perusahaan harus profesional dan bebas dari praktik subjektif dalam penentuan komisaris maupun direksi. "Berkaitan dengan penentuan jajaran komisaris maupun direksi semoga dijauhkan dari sifat like and dislike, mohon perhatian," tandasnya.
Fraksi PPP–PSI berharap Raperda penyertaan modal benar-benar memberikan manfaat bagi UMKM dan koperasi serta meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Jatim.
Dengan sejumlah pertanyaan dan catatan tersebut, PPP–PSI menegaskan dukungan terhadap penguatan Jamkrida harus tetap berlandaskan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan uang rakyat.
