Laksanakan Perintah Gubernur, Plh Bupati Hadi Pulihkan Birokrasi di Jember | Jember TIMES

Laksanakan Perintah Gubernur, Plh Bupati Hadi Pulihkan Birokrasi di Jember

Feb 22, 2021 18:17
Pengarahan oleh Plh Bupati Jember Hadi Sulistyo di Aula PB Soedirman
Pengarahan oleh Plh Bupati Jember Hadi Sulistyo di Aula PB Soedirman

JEMBERTIMES- Hadi Sulistyo, Pelaksana Harian (Plh) Bupati Jember perlahan mulai melakukan normalisasi di tubuh birokrasi Pemkab Jember. Sejumlah pejabat dikumpulkan Hadi Sulistyo dalam acara bertajuk "Pengarahan Plh Bupati Jember Menata Kembali Birokrasi di Pemkab Jember dalam Rangka Transisi Pemerintahan" di Aula PN Soedirman, Senin (22/02/2021).

Hadi Sulistyo mengatakan, tujuan dari pengarahan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Khofifah Indar Parawansa yang menganggap sistem birokrasi di tubuh Pemkab Jember carut marut di masa kepemimpinan Bupati Faida. Rotasi dan sejumlah pelantikan pejabat yang dilakukan oleh Faida dianggap bertentangan dengan aturan karena tanpa persetujuan gubernur.

Baca Juga : Tinjau Pos PPKM Mikro, Kelurahan Songgokerto Jadi Pioner Pertama di Kota Batu

"Sudah jelas yang disampaikan Pak Inspektorat bahwasanya semua produk hukum setelah bupati melakukan cuti (pilkada) di luar tanggungan negara dinyatakan tidak sah karena tidak adanya persetujuan dari gubernur," jelasnya.

Hadi Sulistyo menyebutkan, sesuai arahan dari gubernur dirinya melakukan pengembalian jabatan di mana tidak ada lagi pelaksana tugas (Plt) maupun pelaksana harian (Plh) dan mengembalikan pejabat definitif ke posisi semula. 

"Saya sebagai Plh bupati bukan membuat kebijakan baru tetapi saya melaksanakan amanah surat gubernur untuk bisa dilakukan di Kabupaten Jember, supaya birokrasi di Jember ini kembali berjalan normal serta semua pejabat Plt dan Plh dikembalikan pada pejabat definitif supaya masyarakat ini bisa terlayani dengan baik," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Provinsi Jawa Timur Helmi Perdana Putra, menyampaikan, bahwa pihaknya melakukan pengembalian marwah Gubernur Jatim yang selama ini tidak pernah digubris oleh Bupati Faida.

"Saya tidak punya kepentingan apapun. Kami hanya ingin mengembalikan marwah gubernur sebagai simbol negara dan wakil pemerintah pusat," katanya.  

Baca Juga : Pandemi Covid-19, Tabungan Anggota Koperasi SBW Terus Meningkat

Helmi menambahkan, selama ini banyak kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi yang dengan sengaja tidak menggubris, akhirnya gubernur memberikan arahan untuk melakukan pengembalian tersebut.

"Banyak aturan dan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat yang mandeg di Jember dan sengaja memang dimandegkan," pungkasnya.

Topik
Pemkab Jember Bupati Jember

Berita Lainnya