Wakil Bupati Jember Drs. KH. A. Muqit Arief saat acara penyerahan kartu tani dan KUR Tani di Balai Desa Rowotamtu (foto : Moh. Ali Makrus / Jatim TIMES)
Wakil Bupati Jember Drs. KH. A. Muqit Arief saat acara penyerahan kartu tani dan KUR Tani di Balai Desa Rowotamtu (foto : Moh. Ali Makrus / Jatim TIMES)

Kelangkaan pupuk bersubsidi dialami oleh para petani di Jawa Timur, termasuk di Kabupaten Jember. Pemerintah setempat mengajukan tambahan kuota pupuk bersubsidi hingga 43 ribu ton untuk memenuhi kebutuhan petani.

Salah satu faktor yang menyebabkan kelangkaan, yakni turunnya kuota dari pemerintah pusat. Pada tahun 2018, Jember dijatah 94.945 ton. Kemudian tahun 2019 turun menjadi 90.975 ton, dan pada 2020 ini jatahnya hanya 47.018 ton.

Baca Juga : Praktik Pasca-Panen Tembakau, Dinas Pertanian Pemkab Blitar Dorong Petani Inovasi Teknologi

Wakil Bupati Jember KH A Muqit Arief mengungkapkan, hingga Juli 2020, serapan kuota pupuk bersubsidi sudah mencapai 90 persen. Artinya, hanya tersisa 3.997 ton untuk sampai akhir tahun.

Menurutnya, mengacu pada 2019 lalu, kebutuhan pupuk bersubsidi untuk petani di Jember mencapai sekitar 90 ribu ton. Untuk itu, pihaknya melakukan pengajuan penambahan melalui Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim). "Memang saat ini pengajuan Pemkab Jember terhadap penambahan pupuk bersubsidi sedang berproses," ujarnya.

Muqit Arief meminta masyarakat untuk memahami kondisi tersebut. "Oleh karenanya sampai menunggu proses tersebut, saat ini kami dari Pemkab Jember terus menyelesaikan pendistribusian Kartu Tani. Harapannya, saat pupuk bersubsidi tersebut tersedia, laju peredaran pupuk bisa dikendalikan sedemikian rupa,” tegasnya saat pembagian Kartu Tani di Desa Rowotamtu Rambipuhi, Jumat (11/9/2020).

Atas kelangkaan pupuk bersubsidi tersebut, Muqit Arief berharap petani di Jember yang belum memiliki Kartu Tani bisa segera mendaftar. Karena dengan adanya Kartu Tani, alokasi pupuk akan disesuaikan dengan kebutuhan.

Seperti diketahui, Kartu Tani memuat data petani by name by addres hingga luasan lahannya. Sehingga kebutuhan pupuk, disesuaikan dengan data yang masuk.

“Saat ini, dari data yang sudah masuk, masih banyak petani yang belum mendaftar untuk mendapatkan Kartu Tani. Seperti contoh di Desa Rowotamtu, Kartu Tani yang sudah disalurkan baru 150 buah sedangkan yang belum terdata ada 168 lebih. Oleh karenanya, kami mengimbau kepada petani yang belum mendaftar untuk segera mengurus melalui pemerintah desa,” bebernya.

Baca Juga : Dewan Tuding Mutasi Pegawai Pemkab Bangkalan tidak sesuai Regulasi

Sementara Kepala Desa Rowotamtu M. Sumali mengatakan, untuk menyiasati kelangkaan pupuk bersubsidi ini, pihaknya menganjurkan kepada petani untuk menanam tanaman yang tidak membutuhkan pupuk banyak. Misalnya kedelai atau tanaman lainnya, sehingga petani tetap tidak terlalu merugi.

“Memang kalau saat ini menanam jagung, maka pupuk yang dibutuhkan sangat banyak. Oleh karenanya, kami sudah menganjurkan menanam yang lain. Daripada tanamannya tidak maksimal (hasilnya karena kurang pupuk), kan eman (sayang), karena kondisi kelangkaan pupuk ini merata hampir di seluruh wilayah Jawa Timur,” ujar Sumali.

Hal yang sama disampaikan Ilul, salah satu petani di Desa Rowotamtu. Saat ini petani memang terpaksa harus menggunakan pupuk nonsubsidi, walau harga lebih mahal 3 kali lipat. Namun, petani tidak memiliki pilihan lain.

“Ya kita beli pupuk nonsubsidi itu, meski mahal ya kita beli daripada tanaman mati. Sebenarnya pupuk nonsubsidi ini bisa memberikan hasil yang lebih dari pada pupuk bersubsidi. Namun tentu bagi masyarakat kecil, harga pupuk nonsubsidi sangat memberatkan, karena petani inginnya memang yang instan dan murah,” pungkas Ilul. (*)