Media sosial (Foto:  Medium)
Media sosial (Foto: Medium)

Fitur live di media sosial seperti Instagram, Facebook hingga YouTube terancam dilarang di Indonesia. Hal ini lantaran stasiun televisi RCTI dan iNews TV telah melakukan gugatan terkait uji materi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.  

Bahkan tagar #RCTI pun sempat menduduki jajaran Trending Topic di Twitter. Perusahaan seperti Google dan Facebook harus mengantongi izin terlebih dahulu sebagai lembaga penyiaran jika ingin tetap bisa menggunakan fitur live.  

Baca Juga : Instagram hingga YouTube Live Terancam Dilarang di Indonesia jika Gugatan RCTI Dikabulkan

 

Terkait hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pun buka suara. Pihaknya mengatakan jika usulan tersebut akan mengubah tatanan industri penyiaran dan mengubah keseluruhan UU Penyiaran.

"Perluasan definisi penyiaran akan mengklasifikasikan kegiatan seperti Instagram TV, Instagram Live, Facebook Live, YouTube Live, dan penyaluran konten audio visual lainnya dalam platform media sosial diharuskan menjadi lembaga penyiaran yang wajib berizin," ujar Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kominfo Ahmad M Ramli.

Hebohnya gugatan RCTI dan iNews Tv ini lantas sampai menimbulkan petisi yang berjudul "MK Jangan Kabulkan Gugatan RCTI dan iNews TV".  

Petisi tersebut dimulai oleh Bachtiar Djanan yang merupakan bagian dari Pusat Riset dan pengembangan Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan. Dalam petisi tersebut diuraikan bahwa RCTI dan iNews TV mempersoalkan Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 2002.  

Kedua perusahaan media itu menilai jika isi pasal tersebut menyebabkan perlakuan yang berbeda antara penyelanggara penyiaran konvensional yang menggunakan frekuensi radio dan penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet.  

"Dalam gugatannya, RCTI dan INews TV merasa dirugikan karena adanya diskriminasi dalam sejumlah hal, dan kedua raksasa bisnis media ini juga menggunakan alasan mengkhawatirkan munculnya konten-konten yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila di platform penyiaran menggunakan internet," bunyi petisi tersebut.  

Petisi tersebut lantas mengajukan tuntutan kembali agar pihak Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan dari RCTI dan iNews TV.  

Berikut dua poin petisi tersebut untuk mengakukan tuntutan agar: Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengabulkan gugatan dari PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) dan PT Visi Citra Mitra Mulia (Inews TV).

PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) dan PT Visi Citra Mitra Mulia (Inews TV) mencabut gugatannya yang menimbulkan keresahan di masyarakat, khususnya bagi para pembuat konten kreatif, dan berpotensi menghambat berkembangnya pertumbuhan ekonomi kreatif dan ekonomi digital.

Petisi yang dibuat pada Kamis (27/8/2020) malam itu kini sudah ditandatangani lebih dari 40 orang.

Baca Juga : Nadiem Makarim Akhirnya Buat Akun Instagram, Sampai Lapor ke Joko Widodo

 

Dari petisi tersebut, warganet pun mencoba untuk memberikan tanggapan mereka terkait gugatan RCTI dan iNews TV.  

Mereka menilai jika gugatan kedua televisi tersebut nantinya dikabulkan justru akan menghambat masyarakat untuk bebas berekspresi.

@herlina syrarifudin: “RCTI terlalu rakus. Dia kelojotan sampai bikin MateTube segala tapi tetap kalah dg platform digital lainnya. Apa tidak sadar RCTI sudah membuat masyarakat meninggalkan TVRI. Tapi TVRI toh tidak menuntut. Dan sekarang TVRI kembali berkibar dg warna baru yang tetap menjaga koridor edukatifnya.”

@Wika Wira: "Kebebasan berekspresi dan berpendapat akan terkekang."

@ardhi susetyo: "Karena televisi saat ini isi acaranya malah lebih buruk dari tuduhan mereka dalam pengajuan judisial review."

@Lyla Ratri: "Sebagai pekerja di salah satu media lokal di Malang, tentunya sy takut jika gugatan ini diterima. Salah satu ceruk pasar kami adalah melalui tayangan live IG dan YouTube. Jika nantinya regulasi tawaran RCTI ini diberlakukan, sy takut jika nantinya pasar akan kembali dikuasai media-media bermodal besar saja."

@Fahmi Izhari: "WADUH, LEMBAGA PENYIARAN NASIONAL SAJA AMBURADUL DALAM MENATA SIARAN TELEVISI LOKAL, SEKARANG INTERNET JUGA MAU DI AKUSISI. HERAN, PERBAIKI DULU SISTEMNYA."

@shindi indira: "Saya menandatangani petisi karena jika MK mengabulkan tuntutan ini, maka kebebasan masyarakat untuk berkreasi dan menyampaikan informasi yang bermanfaat di media digital akan terkekang. Dan kita akan tetap menjadi negara yg tidak adil kepada rakyatnya karena hanya mementingkan kepentingan kapitalisme."