Lilik DPRD Jatim Tegaskan Perubahan APBD 2025 Prioritaskan Kebutuhan Masyarakat

JATIMTIMES - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur (Jatim) Lilik Hendarwati menegaskan bahwa perubahan APBD 2025 diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat. Hal ini menurutnya tercermin dari pengalihan sejumlah alokasi anggaran.

Banggar DPRD Jatim juga telah menyampaikan pendapat resminya pada rapat Paripurna, Rabu (3/9/2025). Lilik bersyukur akhirnya pembahasan perubahan APBD 2025 hampir mencapai ujungnya.

Baca Juga : Kehidupan Sehari-hari di Keraton: Hamengkubuwana I dan Abdi Dalem

“Alhamdulillah, Banggar sudah menyampaikan pendapat terkait P-APBD 2025. Dari hasil kesepakatan kita bersama, insyaAllah semuanya sepakat bahwa perubahan yang kita lakukan kita fullkan untuk masyarakat,” ujar Lilik, Kamis (4/9/2025).

Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini menuntut agar setiap rupiah anggaran digunakan seefektif mungkin. Karena itu, beberapa alokasi anggaran dialihkan. Salah satunya yakni anggaran perjalanan dinas luar negeri yang sepenuhnya dihapus.

“Beberapa kegiatan yang tidak terlalu urgen kita alihkan pendanaannya ke program yang lebih dibutuhkan masyarakat. Harapannya, kebutuhan mendesak rakyat bisa terbantu dengan baik,” tambah Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim itu.

Dalam laporan Banggar, pendapatan daerah Jatim naik Rp 91,18 miliar menjadi Rp 28,53 triliun, meski transfer dari pusat turun Rp 192,31 miliar. Sementara itu, belanja daerah meningkat Rp 2,71 triliun menjadi Rp 32,93 triliun, sehingga defisit membesar menjadi Rp 4,39 triliun.

Banggar memberikan sejumlah catatan strategis, antara lain: memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk optimalisasi pajak daerah, memaksimalkan pemanfaatan aset daerah yang belum produktif, serta mengendalikan belanja pegawai agar tidak lebih dari 30 persen dari total belanja.

Baca Juga : Wabup Situbondo Ulfi Pantau Dapur Gizi, Pastikan Kesesuaian Program Makan Bergizi Gratis

Selain itu, belanja modal produktif di sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, transportasi publik, dan fasilitas masyarakat lainnya diminta dipercepat agar memberi efek berganda bagi perekonomian Jawa Timur.

Ia menegaskan, Fraksi PKS konsisten mendorong agar penggunaan SiLPA 2024 sebesar Rp 4,7 triliun diarahkan untuk menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan, serta meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM).

“InsyaAllah dengan pergeseran dan penguatan ini, APBD kita lebih tepat sasaran. Pada akhirnya yang merasakan manfaat langsung adalah masyarakat Jawa Timur,” pungkas Lilik.