Ramai Prabowo Bakal Terapkan Kabinet Zeken, Felicia: Semoga Bukan Jalan untuk Bagi-Bagi Jabatan 

Reporter

Binti Nikmatur

Editor

A Yahya

22 - Sep - 2024, 06:22

Jumlah Kementerian Indonesia saat ini dibandingkan dengan negara lain di ASEAN. (Foto: Instagram @feliciaputritjisaka)

JATIMTIMES - Menjelang pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden baru Indonesia, kabar mengenai pembentukan kabinet zaken ramai diperbincangkan. Kabinet ini dikabarkan akan memiliki jumlah kementerian yang lebih banyak dari sebelumnya, mencapai 44 kementerian. 

Hal ini semakin diperkuat dengan disetujuinya RUU Kementerian Negara oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR, yang selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna.

Baca Juga : Kombes Pol Budi Hermanto Dimutasi ke Polda Jatim, Berikut Segudang Prestasi dan Karirnya

Namun, isu ini mengundang beragam pendapat dari masyarakat. Salah satunya datang dari Felicia Putri Tjiasaka, seorang pengusaha sekaligus content creator di bidang keuangan. Felicia menyampaikan kekhawatirannya terkait kemungkinan kabinet ini menjadi ajang bagi-bagi jabatan politik. 

Ia berharap kabinet zaken yang diusung oleh Prabowo Subianto benar-benar berdasarkan keahlian dan profesionalisme, bukan sekadar bagi-bagi kursi untuk kepentingan politik.

Felicia juga menyinggung fakta bahwa jumlah kementerian di Indonesia saat ini sudah termasuk yang terbanyak di antara negara-negara ASEAN. Ia menambahkan bahwa meskipun Indonesia memiliki populasi yang besar, tidak serta-merta jumlah kementerian harus bertambah. "Kalau kita lihat negara lain di ASEAN, jumlah kementerian kita sudah paling banyak. Ya, tapi kan penduduk kita banyak?" ucap Felicia, dilansir Instagramnya @feliciaputritjisaka, Minggu (22/9). 

Felicia juga membandingkan jumlah kementerian di Indonesia dengan negara-negara besar lainnya. "China, yang jumlah penduduknya 1,4 miliar, saja cuma punya 26 kementerian. Amerika Serikat bahkan hanya perlu 15 departemen eksekutif," tegasnya. 

Menurutnya, penambahan kementerian belum tentu efektif, malah bisa menambah beban anggaran negara. "Anggaran tentu butuh lebih besar untuk menampung dirjen, pegawai, kantor, rumah dinas di IKN, dan biaya operasional lainnya," jelasnya.

Lebih lanjut, Felicia menyampaikan harapannya agar kabinet yang dibentuk tidak sekadar menjadi ajang bagi-bagi kursi untuk koalisi besar. "Semoga Pak Prabowo benar-benar membentuk kabinet zaken dan ini bukan jalan untuk bagi-bagi koalisi gemuk," ujar Felicia.

Apa Itu Kabinet Zaken?

Kabinet zaken atau zaken kabinet merupakan jenis kabinet pemerintahan di mana para anggotanya dipilih berdasarkan keahlian dan kompetensi di bidang tertentu, bukan karena afiliasi politik mereka. Kabinet ini juga sering disebut sebagai kabinet profesional atau kabinet ahli. Istilah "zaken" berasal dari bahasa Belanda yang berarti "urusan" atau "masalah," yang dalam konteks ini merujuk pada kabinet yang dibentuk untuk menangani urusan tertentu dengan mengandalkan keahlian para anggotanya.

Ciri utama kabinet zaken adalah relatif bebas dari kepentingan politik partai. Fokus utamanya adalah menyelesaikan masalah bangsa secara efisien dengan tujuan yang spesifik. Hal ini berbeda dengan kabinet koalisi, yang biasanya dibentuk dalam sistem parlementer dan posisi menterinya sering kali didistribusikan di antara partai-partai politik yang mendukung pemerintahan.

Baca Juga : Barikan, Tradisi Masyarakat Semeru Berdamai dengan Alam dan Juru Kunci yang Diyakini Ada

Meskipun konsep kabinet zaken pada dasarnya sama di berbagai negara, implementasinya bisa bervariasi tergantung pada visi pemimpin negara tersebut. Di Indonesia, kabinet zaken sering kali disebut-sebut sebagai solusi untuk memastikan efektivitas pemerintahan dan menghindari kepentingan politik yang dapat mengganggu kerja pemerintahan.

Efek dari Penambahan Kementerian

Penambahan jumlah kementerian tentu saja akan membawa dampak pada anggaran negara. Setiap kementerian baru membutuhkan sumber daya tambahan, mulai dari staf, gedung, hingga operasional sehari-hari. Felicia juga menyinggung hal ini dalam komentarnya. "Semoga lebih banyak manfaat yang bisa dirasakan, tapi itu belum tentu. Anggaran pasti butuh lebih besar untuk membiayai kementerian tambahan ini," katanya.

Meski begitu, ia tetap optimis bahwa Indonesia memiliki banyak orang berbakat yang mampu menangani permasalahan bangsa. "Indonesia nggak pernah kekurangan orang-orang hebat untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini. Kita hanya butuh pemimpin yang mau menjaga integritas, anti korupsi, dan tidak mudah disetir," pungkas Felicia.